Sosialisasi Kebijakan DPRD Jateng, Anton Lami Suhadi Sampaikan Laporan Kinerja Dihadapan Konstituen - MuhammadiyahNews.com

Sieradmu.com Klaten – Ditengah dinamika politik yangg terjadi di Indonesia saat ini, Anggota DPRD Jawa Tengah Anton Lami Suhadi tetap berkomitmen melaksanakan amanah yangg diberikan sebagai wakil rakyat di wilayah pemilihan (Dapil) 7 dengan menggelar sosialisasi kebijakan melalui media tradisional di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Sabtu (29/8/2025).

Sekretrais Komisi C DPRD Jateng dari Partai Golkar tersebut menghadirkan ratusan konstituen, mulai dari legislator daerah, pengurus partai tingkat wilayah maupun ketua kecamatan di Kabupaten Klaten, sayap partai dan kader partai Golkar. Momentum ini seskaligus sebagai sarana pelestarian kesenian tradisional dengan hadirnya sanggar tari  sekar langit dari Ceporan, Kecamatan Gantiwarno dengan penata tari Marta Endang.

Dalam aktivitas ini sanggar tari  sekar langit dari Ceporan, Kecamatan Gantiwarno menampilkan dua jenis tarian ialah Gambyong pareanom dan tari klasik sigrak tanjak dengan menghadirkan penari muda sebagai upaya melestarikan kesenian tradisional yangg ada di Klaten.

“Sudah menjadi tanggungjawab kami menyampaikan tugas tugas di DPRD Jawa Tengah sebagai corak pertanggung jawaban kepada konstituen di dapil saya”,kata Anton Lami Suhadi.

Sebagai Legislator di Komis C menurutnya pada tahun ini bakal berfokus pada bagian keuangan, penanaman modal, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ruang lingkup tugas Komisi C meliputi pembahasan dan pengawasan terhadap anggaran daerah, pendapatan wilayah (termasuk pajak dan retribusi), perbankan, serta penanaman modal dan BUMD untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Melalui Perda Pendapatan wilayah Komisi C berupaya meningkatkan pendapatan wilayah baik dari sektor pajak maupun diluar pajak, seperti optimasi pengelolaan BUMD seperti perbankan untuk meningkatkan deviden ke kas daerah”,ucapnya.

Dijelaskan, Komisi C DPRD Jawa Tengah berkomitmen meningkatkan pendapatan wilayah melalui pengawasan dan dorongan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memaksimalkan kontribusi mereka, termasuk melalui biaya Corporate Social Responsibility (CSR), serta memastikan pengelolaan peralatan milik wilayah dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel, yangg berakibat positif pada finansial daerah.

“Dengan adanya sosialisasi ini  tentu kami juga berambisi amsukan dari konstituen mengenai bagian tugas kami dalam rangka peningkatan pendapatan daerah”,pungkasnya. (nur)