Dalam sistem pendidikan Indonesia, pembimbing mempunyai peran yangg sangat krusial dalam menentukan kualitas pendidikan. Selain mengajar, pembimbing juga berfaedah sebagai pembimbing dan sumber inspirasi bagi siswa untuk mengoptimalkan potensi mereka. Visi pendidikan berbobot di Indonesia bakal susah diwujudkan tanpa support yangg cukup dalam corak peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Oleh lantaran itu, pemerintah terus melakukan beragam langkah strategis guna memastikan bahwa pembimbing mendapatkan pengakuan, kesejahteraan, dan pengembangan keahlian yangg mereka perlukan untuk menjawab tantangan pendidikan masa kini.
Salah satu langkah krusial yangg telah diambil adalah pengangkatan lebih dari 700 ribu pembimbing honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tindakan ini memberikan kepastian pekerjaan bagi para pembimbing yangg telah lama menunggu sejak 2018, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan. Dengan status baru sebagai ASN PPPK, pembimbing sekarang mempunyai akses ke beragam akomodasi dan tunjangan yangg sebelumnya susah dijangkau, sehingga kehidupan mereka dan keluarganya menjadi lebih terjamin.
Menurut info Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) hingga Agustus 2024, ketika program ASN PPPK diluncurkan pada 2020, terdapat lebih dari 12 juta pembimbing non-ASN. Dari 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 pembimbing telah diangkat menjadi ASN PPPK, yangg menyebabkan peningkatan jumlah ASN pembimbing sebesar 61 persen dalam tiga tahun terakhir.
Saat ini, tetap ada 496.174 pembimbing non-ASN di sekolah negeri di bawah naungan Kemendikbudristek. Untuk tahun 2024, pemerintah wilayah telah mengusulkan 241.853 susunan ASN PPPK yangg diharapkan dapat mengurangi jumlah pembimbing non-ASN tersebut. “Guru yangg mencintai profesinya kudu lebih dulu mencapai kesejahteraan. Semoga seluruh pembimbing honorer segera menjadi ASN,” ungkap Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, beberapa waktu lampau di Jakarta.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan pembimbing melalui pemberian tunjangan pekerjaan dan support insentif bagi pembimbing non-ASN. Tidak seperti tahun sebelumnya, di mana support insentif diberikan sekaligus untuk satu tahun penuh, pada tahun 2024 ini support insentif bagi pembimbing non-ASN bakal disalurkan setiap semester. Guru umum bakal menerima Rp300 ribu per bulan, sementara pembimbing nonformal mendapatkan Rp200 ribu per bulan.
Pengembangan Kompetensi Guru
Di samping upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga konsentrasi pada pengembangan kompetensi pembimbing sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan pendidikan yangg lebih berkualitas. Pendidikan Guru Penggerak (PGP) telah menjadi salah satu inisiatif utama dalam perihal ini. PGP adalah program pengembangan ahli berkepanjangan yangg mengutamakan training dan pendampingan dengan konsentrasi pada kepemimpinan pembelajaran. Melalui program ini, diharapkan para pembimbing dapat memimpin organisasi belajar di wilayah mereka, sehingga pembelajaran yangg berpusat pada kebutuhan siswa dapat tercipta.
Baca Juga: Pendidikan Toleransi bagi Siswa Sekolah Dasar
Sejak dimulai pada tahun 2020, lebih dari 90 ribu calon pembimbing penggerak (CCP) telah mengikuti program ini, dengan 61.256 di antaranya telah lulus. Kini, PGP telah memasuki angkatan ke-11 dengan 32.279 peserta yangg bakal menjalani pendidikan selama enam bulan mulai dari 13 Juni hingga 23 Desember 2024, “Melalui PGP, kami berupaya mencetak generasi baru pemimpin pendidikan Indonesia, ialah guru-guru yangg menghormati siswa mereka; guru-guru yangg bakal mengutamakan kepentingan siswa dalam setiap keputusan yangg mereka ambil, baik sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, alias dalam corak kepemimpinan pendidikan lainnya,” kata Nunuk.
Program ini, lanjut Nunuk, memberikan dorongan besar dalam peningkatan kompetensi pembimbing secara luas, menjadikan mereka pemasok perubahan di sekolah masing-masing. Dia juga menyebut bahwa lebih dari 12 ribu pembimbing penggerak telah diangkat menjadi kepala sekolah. “Sudah ada 12.400 pembimbing penggerak yangg sekarang menjabat sebagai kepala sekolah, dan diharapkan jumlah ini terus bertambah di masa depan,” katanya.
Selain itu, Kemendikbudristek juga menghadirkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai solusi bagi pembimbing untuk meningkatkan kompetensi mereka. PMM memberikan akses ke beragam sumber belajar, pelatihan, dan materi pengajaran yangg dapat diakses kapan saja dan di mana saja. PMM juga berfaedah sebagai wadah bagi para pembimbing untuk berbagi praktik baik dan memberikan umpan balik, sehingga tercipta organisasi pembelajaran yangg kolaboratif dan dinamis.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyatakan bahwa melalui PMM, pembimbing tidak hanya meningkatkan kompetensi perseorangan mereka, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kompetensi sesama pembimbing di seluruh Indonesia. “Ini adalah aplikasi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dan menjadi pengajar yangg lebih baik,” ujarnya.
Dengan beragam inisiatif ini, pemerintah berkeinginan untuk menjadikan pembimbing sebagai pilar utama dalam memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi pembimbing adalah kunci sukses program Merdeka Belajar, yangg pada akhirnya bakal melahirkan generasi penerus bangsa yangg cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global.
English (US) ·
Indonesian (ID) ·