ABS Ingatkan Jawa Timur: Banyak Masalah dan Jadi Provinsi Terkorup Nomor Dua - MuhammadiyahNews.com

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Surabaya (ABS) temui Ketua DPRD Jawa Timur, soroti banyak masalah di provinsi. Foto: ABS.

MAKLUMAT — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Surabaya (ABS) menemui Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, di instansi majelis pada Senin (27/10/2025). Dalam audiensi itu, Koordinator Umum ABS Nasrawi menyoroti kondisi Jawa Timur yangg tetap mempunyai banyak persoalan.

Salah satu yangg dia sebut adalah Jawa Timur menempati ranking kedua sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan rusaknya tata kelola pemerintahan yangg berkapak langsung pada pembangunan daerah.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika moral birokrasi runtuh, maka seluruh upaya pembangunan bakal kehilangan maknanya,” ujar Nasrawi yangg mengutip info dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai statistik pidana pada 2024.

Selain soal korupsi, ABS turut membawa data-data parameter kesejahteraan. Mereka merujuk BPS yangg mencatat Jawa Timur menjadi provinsi dengan masyarakat miskin tertinggi di Indonesia, mencapai 3.875.880 jiwa.

ABS menilai pertumbuhan ekonomi belum menjangkau persoalan rakyat kecil. Mereja juga menilai terbatasnya lapangan kerja yangg tetap terbatas lantaran jumlah pengangguran terbuka mencapai 894.495 orang.

Soroti Literasi hingga Infrastruktur

Di sektor pendidikan, ABS menyoroti rendahnya capaian literasi dan numerasi. Mereka juga menyebut bahwa 47 persen satuan pendidikan di Jawa Timur tetap berada pada kategori literasi rendah hingga sedang. Sementara 58 persen menunjukkan capaian numerasi rendah.

“Hanya 55,9 persen sekolah yangg dinilai mempunyai proses pembelajaran baik alias ekselen. Sisanya tetap tertinggal dalam metode dan kualitas pengajaran. Di bagian kesehatan pun, kesenjangan akomodasi dan mutu jasa antarwilayah tetap terlihat jelas, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan,” ujar Nasrawi.

Sorotan juga mengarah pada kondisi kesehatan dan infrastruktur. ABS menilai tetap ada kesenjangan pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan wilayah kepulauan. Ketersediaan jalan, transportasi publik, dan pemerataan akses digital juga belum memadai sehingga menghalang penyebaran pembangunan secara merata.

“Sebagai provinsi yangg disebut gerbang baru nusantara, Jawa Timur juga menghadapi kesenjangan prasarana antarwilayah yangg signifikan baik dalam konektivitas jalan, transportasi publik, hingga pemerataan akses digital,” imbuh Nasrawi.

Panca Cita ABS

Dalam pertemuan itu, ABS menyerahkan Panca Cita sebagai corak dorongan dan pengawalan terhadap beragam persoalan publik. Isinya adalah: Pertama, mengawal dan menuntaskan 17 + 8 tuntutan rakyat, sebagai kelanjutan dari suarasuara yangg selama ini diabaikan dan belum menemukan jawaban konkret dari pemerintah.

Kedua, mendesak pencabutan status proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yangg menimbulkan akibat ekologis dan sosial bagi masyarakat Surabaya. Ketiga, mengecam segala corak represifitas dan kriminalisasi oleh negara kepada para aktivis.

Keempat, menuntut pertimbangan total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memastikan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak yangg berkompeten di bidangnya, bukan sekadar menjadi proyek politik.

Kelima, menagih janji Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur dan Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya mengenai realisasi 19 juta lapangan pekerjaan yangg dijanjikan kepada rakyat Indonesia.

“Di tengah gegap gempita pembangunan dan derap kekuasaan yangg sering kali melupakan degub nadi rakyat. Kami, ABS secara bersama-sama untuk mengingatkan bahwa negara ini berdiri bukan atas dasar kekuasaan. Melainkan atas petunjuk rakyat,” pungkas Nasrawi.

*) Penulis: M Habib Muzaki