3 hari yang lalu
Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan. (Dok. Indra/ IST)
MAKLUMAT — Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bangkalan mengirimkan surat tindak lanjut kepada Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bangkalan, Senin (20/10/2025), mengenai hasil audiensi yangg telah dilakukan beberapa pekan sebelumnya.
Dalam surat bernomor 092/III.0/F/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 itu, PDM Bangkalan menyoroti belum adanya kejelasan tindak lanjut dan penerapan dari hasil pembahasan audiensi, khususnya mengenai persoalan mutasi pembimbing PNS yangg bekerja di lembaga pendidikan Muhammadiyah.
Diketahui, PDM Bangkalan pada Jumat (10/10/2025) lampau telah melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD setempat, yangg juga dihadiri unsur Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan. Pertemuan tersebut membahas persoalan mengenai kebijakan mutasi guru-guru PNS di lembaga pendidikan swasta, termasuk persoalan teknis penautan Unit Organisasi ID (UNOR ID) yangg menjadi dasar manajemen penempatan guru.
Dalam suratnya, PDM Bangkalan menegaskan bahwa jika tidak terdapat hambatan dalam penautan UNOR ID, maka sejatinya tidak diperlukan mutasi besar-besaran terhadap pembimbing PNS dari lembaga swasta ke negeri.
PDM Bangkalan menilai kebijakan mutasi tanpa dasar yangg jelas dan kebutuhan yangg nyata dapat melemahkan lembaga pendidikan swasta, termasuk sekolah dan taman kanak-kanak, terutama lembaga-lembaga pendidikan yangg berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah.
Lebih lanjut, dalam surat tersebut PDM Bangkalan juga mengingatkan tentang komitmen yangg disepakati dalam audiensi, ialah agar guru-guru TK yangg telah mendapat SK Mutasi agar segera dikembalikan ke lembaga asalnya dan diberikan SK penugasan resmi. Langkah tersebut sangat krusial untuk menjaga kejelasan status para pendidik, serta menghargai dedikasi mereka di lembaga masing-masing.
Sekretaris PDM Bangkalan, Suraji MPd, dalam keterangannya menyebut bahwa surat tindak lanjut yangg ditujukan kepada Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan itu merupakan corak kesungguhan Muhammadiyah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan yangg berkeadilan.
“Kami hanya mau memastikan bahwa hasil audiensi (PDM Bangkalan) di DPRD (beberapa pekan lalu) betul-betul diimplementasikan. Karena di lapangan tetap ada pembimbing yangg sudah beranjak tempat, padahal kesepakatannya bakal direvisi. Ini perlu ditegakkan agar tidak ada diskriminasi dan pendidikan tidak stagnan,” sorotnya, dalam keterangan yangg diterima Maklumat.id, Rabu (22/10/2025).
PDM Bangkalan berambisi pihak DPRD dapat segera memberikan penjelasan resmi dan hasil tindak lanjut atas pembahasan tersebut. DPRD, menurutnya, mempunyai peran strategis untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan melangkah transparan dan berpihak pada peningkatan mutu pendidikan di semua lembaga, baik negeri maupun swasta.
*) Penulis: Indra / Ubay NA
English (US) · 
Indonesian (ID) · 