Lima Tuntutan DEEP Indonesia untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran - MuhammadiyahNews.com

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Fraksi Gerindra)

MAKLUMAT — Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mendesak lima poin tuntutan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan dalam rilis hasil riset berjudul “Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Lanskap Politik Demokrasi dalam Laporan Lembaga Riset Berbasis Artificial Intelligence”, Kamis (23/10/2025).

Dalam laporan itu, DEEP mendesak lima perihal untuk dilakukan pemerintah. Mulai dari pertimbangan serius program Asta Cita, pembenahan komunikasi pejabat publik, penguatan mitigasi risiko, reshuffle kabinet, dan penghentian tindakan represif terhadap rakyat.

Riset dilakukan DEEP Indonesia berbareng lembaga Binokluar. Tujuannya adalah untuk memetakan pemberitaan media arus utama dan percakapan publik di media sosial mengenai rumor politik, demokrasi, dan keahlian pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun terakhir.

Salah satu temuan riset menunjukkan pemberitaan media arus utama condong positif, sementara percakapan publik di media sosial justru didominasi sentimen negatif. Temuan lain mengungkap tingginya perbincangan publik tentang Presiden ke-7 Joko Widodo dalam rumor politik dan demokrasi. Publik menilai pengaruh Jokowi terhadap pemerintahan baru tetap sangat kuat dan dinilai menjadi ancaman serius bagi demokrasi.

Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, mengingatkan kembali nilai dasar yangg diletakkan para pendiri bangsa. Mereka yangg mendirikan republik ini menginginkan kerakyatan politik yangg bisa menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

“Namun, mimpi tersebut dirusak secara gradual oleh mereka yangg tidak mempunyai etika, moralitas, dan keadaban. Basis kuat dari kajian media dan big info diharapkan tidak menutup mata atas keresahan rakyat yangg disampaikan melalui percakapan media baik itu media mainstream ataupun media sosial,” ujarnya dalam keterangan tertulis yangg diterima Maklumat.id.

Menurut Neni, hasil riset ini kudu menjadi tamparan serius agar pemerintah dapat berbenah. DEEP Indonesia kemudian mendesak lima langkah konkret.

Evaluasi Serius Program Asta Cita Prabowo-Gibran

Setahun pemerintahan melangkah dinilai menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi penyelenggaraan program Asta Cita. Pemerintah memang menyatakan banyak keberhasilan, tetapi hasil riset ini memperlihatkan lembah lebar antara janji kampanye yangg populis dan praktik kebijakan yangg dinilai mengabaikan prinsip kerakyatan dan keadilan.

“Evaluasi total semua program yangg berakibat merugikan rakyat, seperti MBG, PSN, danantara, Food Estate dan beragam program lainnya. Jika solusi tersebut menemukan jalan buntu tidak ada salahnya beragam program tersebut dihentikan untuk kemaslahatan bagi rakyat,” ujar Neni.

Membenahi Komunikasi Pejabat Publik dan Elite Politik

Neni menilai kegagalan komunikasi publik yangg berulang dari pelaksana maupun legislatif menjadi cermin rusaknya etika dan kepekaan terhadap rakyat. Dalam komunikasi, keahlian mendengar menjadi perihal krusial yangg sering diabaikan.

“Dalam berkomunikasi di ruang publik diharapkan dapat mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Minimnya perihal ini, bakal semakin membikin rakyat terus berprasangka dan melemahkan kredibilitas kepada pemerintah. Bangun perbincangan dan komunikasi dua arah,” jelasnya.

Memperkuat Mitigasi dan Risiko

Ia juga menyoroti tantangan besar pemerintah dalam menghadapi perilaku moral hazard. Dengan support politik yangg sangat kuat di parlemen, kebijakan pemerintah berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Karena itu, pengawasan ketat dan perencanaan matang menjadi keniscayaan.

“Tingginya sentimen publik di semua platform media sosial adalah cermin lemahnya mitigasi akibat yangg dimiliki oleh pemerintah saat ini,” ujarnya.

Melakukan Reshuffle pada Kementerian yangg Dianggap Gagal

Evaluasi keahlian kementerian disebut langkah krusial untuk menjamin efektivitas program pemerintah. Reshuffle kabinet menjadi sistem strategis yangg bisa meningkatkan kinerja, terutama bagi kementerian yangg kandas mencapai sasaran alias stagnan selama satu tahun pemerintahan.

“Kegagalan suatu kementerian dapat menimbulkan kekecewaan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Melalui reshuffle, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam merespons kritik dan memperbaiki keahlian demi kepentingan rakyat. Namun, jangan juga perihal ini menjadi perangkat untuk bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

Menghentikan Semua Tindakan Represif dan Kriminalisasi terhadap Rakyat

Neni menilai menguatnya narasi reformasi Polri di media sosial menunjukkan adanya problem serius di tubuh kepolisian. Kondisi itu menandakan Polri belum bisa sepenuhnya melindungi dan menegakkan norma secara berkeadilan.

“Hentikan segala corak represif dan kriminalisasi kepada rakyat dan Polri hendaknya segera berbenah untuk mereformasi diri, institusi, dan pelayanan publik,” tegas Neni.