Komisi X DPR Dukung Usulan Program MBG Dikelola Dapur Sekolah - MuhammadiyahNews.com

Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: UMS)

MAKLUMAT — Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi usulan agar Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola dapur sekolah (school kitchen), yangg menurutnya dapat menjadi pengganti untuk percepatan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

Sebagaimana diketahui, saat ini program MBG dikelola oleh dapur umum alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Jadi MBG saat ini skema yangg diambil oleh BGN (Badan Gizi Nasional) adalah berupa dapur umum SPPG, yangg saat ini, kemarin sudah ada koreksi informasinya, yangg awalnya minimal melayani 3.000, sekarang dengan kasus keracunan yangg dilakukan perbaikan-perbaikan, yangg keracunan ditutup,” ujar Reni kepada Maklumat.id saat di Surabaya, Kamis (23/10/2025).

“Kemudian minimalnya sekarang diturunkan menjadi 2.500, tapi pertanyaannya apakah 2.500 ini kelak sudah ideal, tidak bakal menimbulkan masalah baru, ini perlu terus dilakukan evaluasi,” sambungnya.

Menurut Reni, usulan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti agar MBG dikelola oleh dengan konsep school kitchen layak untuk dipertimbangkan sebagai pengganti untuk menghindari insiden-insiden yangg tidak diinginkan, serta sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pemerataan penerima faedah program MBG.

“Saya kira itu adalah pengganti yangg juga kudu dipertimbangkan, jadi tidak ada keseragaman gitu, jadi tidak semuanya seragam, yangg bisa di-cover melalui SPPG dan SPPG itu memang bagus saya kira bisa lanjut,” terangnya.

“Tapi kemudian yangg belum, daripada menunggu SPPG ada, lantaran untuk mendirikan juga biayanya besar, tidak semuanya bisa mampu, terutama di beberapa wilayah tertentu, agar anak-anak ini juga segera mendapatkan MBG tidak ada salahnya, kemudian ketika ada sekolah, berbasis sekolah,” imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Meski begitu, dia juga menekankan bahwa jika nantinya betul-betul direalisasikan, maka MBG berbasis pada dapur sekolah kudu disiapkan secara matang dalam beragam aspeknya.

“Nah, berbasis sekolah ini tentu dengan penyiapan skema yangg baik menunya, alias mungkin keterlibatan komite juga bisa alias mungkin sekolah itu sendiri, itu saya kira menjadi pilihan yangg bisa diambil,” tandas Reni.

Sarankan Dapur Sekolah Khusus di Daerah 3T

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan persetujuannya atas usulan agar program MBG dikelola oleh dapur sekolah. “Setuju,” ujarnya singkat.

Namun, dia menyarankan agar penerapan dapur sekolah MBG dikhususkan bagi daerah-daerah tertinggat, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah-wilayah pelosok tanah air yangg susah dijangkau SPPG.

Lalu Hadrian menilai, konsep dapur sekolah tersebut selaras dengan upaya untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan akses gizi bagi para siswa sekolah di seluruh Indonesia. Terutama, lanjutnya, di wilayah terpencil yangg menghadapi hambatan infrastruktur, logistik, dan pengedaran bahan pangan.

Ia juga menggarisbahawi agar dapur sekolah MBG nantinya kudu betul-betul memenuhi standar operasional yangg ditetapkan oleh BGN.

Menurutnya, skema MBG yangg diimplementasikan oleh BGN selama ini sebenarnya sudah cukup baik, namun dia juga mengakui bahwa memang masalah tata kelola dan pengawasan tetap perlu dievaluasi dan ditingkatkan lebih baik lagi.

“Jika ada school kitchen, maka tentu kudu sesuai SOP dari BGN. Melibatkan tenaga kerja di seputaran sekolah dan jangan memberikan beban kepada guru-guru agar mereka konsentrasi mengajar. School kitchen bagus untuk wilayah 3T dan marginal,” tandas Lalu Hadrian.

*) Penulis: Ubay NA