Dorong Visi Politik Muhammadiyah, Aufa Zhafiri: Niat Baik Harus Diperjuangkan

Dari kiri, Muhammad Mirdasy, Aufa Zhafiri, dan Nur Subeki dalam Regional Meeting V LHKP PWM Jatim.

SEGALA niat kebaikan kudu diperjuangkan dengan aksi-aksi alias tindakan-tindakan yangg nyata untuk memperoleh kebaikan tersebut. Termasuk dalam konteks politik, sebuah niat dan visi yangg baik dalam rangka membangun negeri kudu diupayakan dengan sungguh.

Hal itu ditegaskan oleh Anggota DPRD Jatim Aufa Zhafiri saat menghadiri Regional Meeting V Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim di Rayz UMM Hotel, Malang, Sabtu (9/9/2023) yangg diikuti oleh sekitar 100 peserta se-Malang Raya.

Menurut Aufa, Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan besar dan terkaya di Indonesia. Memiliki beragam aset yangg berbentuk (tangible asset) maupun aset tak berbentuk (intangible asset) nyaris di seluruh penjuru negeri ini. Segala macam aset tersebut bisa memperkuat dan bisa berkembang hanya jika bisa mengikuti perkembangan zamannya, yangg itu dipengaruhi oleh aspek politik.

“Aset-aset yangg dimiliki Muhammadiyah itu tidak bakal memperkuat dan berkembang jika tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan, asetnya di era ini berubah, berkembang, itu dipengaruhi oleh aspek politik. Jadi setiap peristiwa, setiap rencana hidup orang banyak itu pasti melalui dan dipengaruhi oleh proses politik,” ujar dia.

Aufa berharap, agar kader-kader persyarikatan tidak sampai awam apalagi cuek terhadap politik. Menurut dia, perihal itu justru mencederai cita-cita dari pendiri maupun tokoh-tokoh Muhammadiyah terdahulu yangg dengan gigih berjuang di segala lini, termasuk politik.

“Jadi kita kader Muhammadiyah jika sampai cuek terhadap politik, itu saya rasa mencederai cita-cita pendiri organisasi ini. Kita kader-kader Muhammadiyah kudu melek politik, karena sekali lagi niat baik itu kudu diperjuangkan,” tandas Anggota Dewan Fraksi Parta Gerindra tersebut.

Dia menjelaskan, yangg dimaksudkan dengan melek politik adalah bukan berfaedah kemudian Muhammadiyah secara kelembagaan kudu terafiliasi dengan partai politik tertentu. Tapi adalah kesadaran bahwa bagian politik juga kudu mejadi konsentrasi alias prioritas yangg diperhatikan, karena berangkaian erat dengan pembentukan kebijakan publik dan kemaslahatan alias rencana hidup orang banyak. Artinya menurut Aufa, Muhammadiyah kudu mendorong dan mempunyai kader-kader sebagai perwakilan persyarikatan untuk bisa membawa visi dan nilai-nilai Muhammadiyah dalam membangun bangsa dan negara yangg berkemajuan.

Bagi Aufa, tidak menjadi masalah berasal dari partai mana pun kader Muhammadiyah itu berjuang di jalur politik, sebagaimana dirinya yangg berjuang melalui Partai Gerindra. Namun, dia berpesan agar penduduk Muhammadiyah jangan sampai terpolarisasi dalam menyikapi politik.

“Kita ini jangan mengkotak-kotakkan sesuatu, misalnya seperti politik identitas. Kita jangan sampai terjebak di situ,” pesan Aufa, yangg juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim itu.

Lebih lanjut, Aufa menegaskan sekali lagi, agar warga, kader dan ketua persyarikatan saling menguatkan, serta tak capek untuk mendorong kader-kadernya dalam mengambil peran-peran politik dan kebangsaan.

“Sekali lagi, yangg perlu didorong adalah setiap kader-kader yangg mempunyai nilai-nilai kebangsaan tinggi, mempunyai kapasitas, potensi dan komitmen yangg tinggi, dan yangg istilahnya berselancar di bumi politik itu kudu senantiasa disupport, untuk membawa misi dakwah Muhammadiyah dalam politik,” tandasnya.

Siapa pun, lanjut Aufa, yangg nantinya bakal terpilih di tahun politik ini, terlebih kader-kader politik Muhammadiyah, kudu tetap menjaga nilai-nilai akhlak. (*)

Reporter: Ubay

Editor: Aan Hariyanto