Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla mendorong keterbukaan proyek dan pekerjaan-pekerjaan yangg ada di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), khususnya di kampus-kampus milik Muhammadiyah. Salah satu sarannya adalah dengan membentuk lembaga serupa Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Saya sangat berambisi Mas Gufron bisa menginisiasi pembentukan LKPP di Muhammadiyah, jadi itu membikin marketplace terhadap seluruh kebutuhan-kebutuhan pembangunan yangg ada di kampus-kampus Muhammadiyah, alias yangg ada di seluruh Amal Usaha Muhammadiyah, sehingga itu dibuat fair,” kata Dzulfikar saat menjadi pembicara pada sesi talkshow Kopdarnas Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) di SM Tower, Yogyakarta, Sabtu (21/9/2024).
Dzulfikar menyebut, kampus-kampus Muhammadiyah mempunyai biaya tahunan yangg besar, tetapi tak terbentuk konglomerasi dari belanja-belanja yangg dihabiskan dari duit besar itu.
Menurutnya sumber persoalan yangg dihadapi oleh persyarikatan saat ini adalah keahlian Muhammadiyah untuk memperkaya kadernya sendiri tidak ada.
“Siapa di sini pengusaha yangg besar lantaran dapat dari kerjaan dari kampus-kampus? Kan kampus setiap hari membangun, mengecat, kadang anak muda Muhammadiyah mau jadi pengajar saja separuh meninggal ya masuknya, apalagi mau dapat kerjaan,” ujarnya.
Mantan Sekretaris Jenderal PP IPM ini menjelaskan jika kelak LKPP sudah terbentuk, maka kelak universitas yangg dimiliki Muhammadiyah bisa membikin e-catalogue dengan perincian kebutuhan masing-masing, sehingga bisa dilelang secara adil.
Baca Juga: Lewat “Inkubator Bisnis” Tercipta Pengusaha Sukses
Langkah ini bakal terus didorong Dzulfikar berbareng Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) agar segera disepakati untuk memproteksi teman-teman pengusaha yangg merupakan kader Muhammadiyah.
“Harus ada sebuah lembaga yangg memproteksi itu, jika ada pekerjaan-pekerjaan itu langsung open bidding saja. Nah itu gunanya LKPP itu untuk membentuk panitia dan segala macam, jadi ada keterbukaan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum PP IPM, Riandy Prawita menyampaikan perihal yangg sama mengenai susahnya kader-kader Muhammadiyah mendapatkan bagian di dalam AUM.
Dia menyampaikan hasil obrolannya dengan Bendahara Umum DPP IMM, Firdaus Suudi yangg merupakan pengusaha furniture tapi ditolak ketika mau masuk menawarkan produknya di kampus Muhammadiyah lantaran kalah nilai katanya.
“Yang disampaikan tadi sama Mas Dzulfikar adalah betul bahwa yangg muda-muda ini mau masuk pengajar di kampus saja susah, apalagi bisa ada program yangg dikolaborasikan,” imbuhnya.
English (US) ·
Indonesian (ID) ·