Dana Pemprov Jatim Mengendap Rp6 Triliunan, Ini Penjelasan Sekdaprov Adhy Karyono - MuhammadiyahNews.com

Sekdaprov Jatim Jatim, Adhy Karyono saat rapat paripurna di DPRD Jatim. FOTO: Humas DPRD Jatim.

MAKLUMAT – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono mengatakan biaya Pemprov Jatim 2025 yangg tetap mengendap di Bank Jatim per tanggal 22 Oktober 2025 besar Rp6,2 triliun (versi Menkeu Purbaya Sadewa Rp6,8 triliun).

Rinciannya, sebanyak Rp4,6 triliun berasal dari biaya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD tahun sebelumnya (2024) dan sisanya sebesar Rp1,6 triliun berasal dari biaya APBD tahun 2025.
Sesuai patokan tata kelola finansial pemerintahan daerah, kata Adhy Karyono biaya Silpa itu tidak bisa langsung digunakan pada anggaran tahun melangkah sebelum ada payung norma berupa Perda Perubahan APBD.

“Kalau mau digunakan kudu selesai dulu Perda Perubahan APBD nya. Setelah Perda selesai juga tetap kudu mendapat pertimbangan dari Kemendagri, sehingga pada umumnya pada triwulan keempat biaya tersebut baru bisa digunakan,” jelasnya saat dikonfirmasi usai rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (23/10/2025).

“Jadi persoalannya tu adalah perbedaan sistem perencanaan anggaran di APBD berbeda dengan APBN,” imbuhnya.

Ditambahkan Adhy Karyono, biaya Silpa APBD 2024 disimpan di Bank Jatim dalam corak simpanan sebesar Rp3,6 triliun. Alasannya, agar biaya tersebut tidak menganggur tetapi bisa dimanfaatkan oleh Bank Jatim yangg juga salah satu BUMD milik Pemprov Jatim. Selain itu Pemprov Jatim juga mendapatkan kembang simpanan yangg bisa digunakan untuk shopping daerah.

“Aturan membolehkan biaya Pemda disimpan dalam corak deposito. Dan kembang depisito itu bisa digunakan untuk shopping daerah,” dalih mantan Dirjen Kemensos RI ini.

Kemudian Pemprov Jatim juga tetap mempunyai simpanan di Kas Daerah (cash flow) sebesar Rp1,6 triliun yangg dgunakan untuk operasional itu tergolong kecil, lantaran Pemprov kudu antisipasi bayar penghasilan tenaga kerja selama 2 bulan, membiayai aktivitas rutin.

“Makanya jika ada biaya transfer dari pusat pada akhir tahun, tentu tidak bisa digunakan sehingga secara otomatis bakal menjadi Silpa,” pungkas Adhy Karyono.

Ditambahkan Adhy, persoalan krusial saat ini bukanlah soal biaya pemda yangg ngendon di bank, tetapi pemangkasan biaya transfer dari pemerintah pusat ke wilayah yangg besarannya signifikan sehingga sangat berakibat pada pemerintah daerah. Termasuk, R-APBD Jatim 2026 yangg berkurang Rp2,1 triliun dibanding APBD tahun sebelumnya sehingga kudu dilakukan penyesuaian penyesuaian.

“Yang iba itu pemerintah kabupaten/kota yangg PAD nya mini kisaran Rp250 miliar – Rp500 miliar dengan shopping penghasilan sebesar Rp1 triliun. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim hanya 4 wilayah yangg lumayan ialah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang. Sedangkan kabupaten/kota sisanya itu berat sekali,” pungkasnya.