Anggota Komisi X DPR Reni Astuti Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Guru - MuhammadiyahNews.com

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti. (Foto: Dok. PKS)

MAKLUMAT — Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, menandaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan pembimbing dan tenaga kependidikan. Hal itu dia tegaskan usai menghadiri forum obrolan berjudul “Refleksi 1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran” yangg digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim, Kamis (23/10/2025).

Ia mengapresiasi keahlian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah kepemimpinan Mendikdasmen Abdul Mu’ti selama setahun pertama pemerintahan, yangg menurut hasil survei sejumlah lembaga mendapatkan penilaian positif dan tingkat kepuasan publik cukup tinggi.

Meski begitu, dia juga mengakui bahwa beberapa persoalan tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) dan kudu mendapatkan perhatian serius, terutama mengenai kesejahteraan pembimbing dan tenaga kependidikan.

Reni menandaskan bahwa pendidikan telah diatur dalam konstitusi sebagai kewenangan dasar setiap penduduk negara dan anak bangsa. “Di pasal 31 ayat 1 sampai 5 bahwa pendidikan itu kewenangan dasar, bahwa pendidikan itu untuk pendidikan dasar itu wajib bagi penduduk negara dan dibiayai oleh pemerintah,” ujarnya kepada Maklumat.id, Kamis (23/10/2025).

“Bahwa pemerintah kudu menyiapkan sistem pendidikan nasional yangg membentuk orang-orang, anak didik yangg mempunyai keimanan, ketakwaan, adab mulia. Itu diatur secara jelas,” sambung Reni.

Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyebut bahwa sektor pendidikan mempunyai mandatory spending namalain shopping wajib yangg sudah diatur oleh undang-undang, dengan persentase sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN/APBD.

“(Dari alokasi) penganggaran, satu-satunya mandatoris spending di undang-undang dasar negara Indonesia itu adalah pendidikan. Nah, lantaran itulah sektor pendidikan ini sektor yangg sangat penting,” tandasnya.

Menurut Reni, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejauh ini telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), yangg ditunjukkan dalam beragam program di bawah Kemendikdasmen.

“Seperti apa dalam refleksi satu tahun ini, tadi saya sampaikan komitmen Presiden Prabowo terhadap sumber daya manusia itu saya melihatnya begitu besar, saya kira perihal yangg baik yangg mesti kita apresiasi,” pujinya.

Kendati demikian, Reni tetap menyoroti persoalan kesejahteraan pembimbing yangg menurutnya tetap menjadi PR besar dan tantangan yangg panjang. Ia menegaskan komitmen Fraksi PKS dan Komisi X DPR RI untuk terus memperjuangkan perihal tersebut.

“Kita pastikan bahwa tidak ada kesejahteraan pembimbing yangg semakin menurun. PR kita adalah gimana kesejahteraan pembimbing agar semakin meningkat, baik itu tenaga pendidik maupun juga tenaga kependidikan ya, tidak hanya pembimbing saja,” tegasnya.

Saat ini, kata dia, tetap banyak guru-guru yangg gajinya belum ideal namalain tetap jauh di bawah UMR.

“Belum ideal memang, bahwa kita temukan tetap ada guru-guru yangg gajinya jauh di bawah UMR, itu tetap ada, ini saya kira menjadi PR, kenapa? Apakah pembimbing menuntut gajinya UMR? Guru tidak pernah demo, dia tetap bekerja, tapi bukan berfaedah kemudian kita menganggap itu tidak masalah,” sorotnya.

“Tapi bahwa penghasilan yangg layak itu sudah menjadi kewenangan mereka, untuk juga mendapatkan kesejahteraan yangg layak,” imbuh Reni, yangg meupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I yangg mencakup Kota Surabaya dan Sidoarjo.

*) Penulis: Ubay NA