1 tahun yang lalu
Ketua PDM Banyuwangi Mukhlis LahudinPERSYARIKATAN Muhammadiyah merupakan organisasi besar. Maka, sudah semestinya mempunyai posisi tawar yangg juga menentukan dalam pemilihan kepala wilayah (Pilkada) di Banyuwangi pada bulan November 2024 mendatang.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyuwangi Mukhlis Lahudin menegaskan itu saat Launching Al-Maun Goes to Village (AGV) dan Dialog Ideologi Kepemimpinan Berkemajuan. Kegiatan ini diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Mukhlis mengatakan di bumi Blambangan ini Muhammadiyah mempunyai 3 buah rumah sakit (RS) yangg sehat-sehat dan juga beberapa klinik. Jumlah tersebut, diketahui lebih banyak dari pada yangg dipunyai oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, yangg hanya mempunyai dua buah rumah sakit.
“Kita ini juga punya sembilan Panti Asuhan Muhammadiyah. Sedangkan, pemerintah hanya punya satu saja,” katanya di RSI Siti Fatimah Banyuwangi, Sabtu (22/6/2024).
Mukhlis menilai, dengan kesuksesan mengelola aset yangg demikian besar, sudah sepantasnya posisi Muhammadiyah bisa menentukan dalam kancah dan dinamika politik di Banyuwangi. Termasuk dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.
Ia pun berkelakar, sebagai sosok yangg bisa memanajemen dan mengelola sejumlah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yangg lebih banyak dibandingkan pemerintah, sudah sepantasnya dirinya dilirik menjadi Calon Bupati (Cabup) di Pilkada 2024 ini.
“Mungkin saya ini sudah cocok untuk nyalon Bupati (Banyuwangi). Saya ini punya modal dukungan, tapi tidak punya modal tabungan,” selorohnya disambut tepuk tangan para peserta AGV.
Mukhlis sebelumnya juga meminta PP Muhammadiyah untuk memberikan penjelasan tentang posisi dan sikap Muhammadiyah dalam menghadapi isu-isu yangg tengah mencuat belakangan.
Dijelaskan, ada dua rumor krusial belakangan ini yangg menyangkut Muhammadiyah dan kudu disikapi dengan betul dari struktur atas (pusat) hingga ke bawah di akar rumput.
“Pertama, rumor tentang konsesi tambang, gimana sikap Muhammadiyah? Bagaimana kajiannya? Kalau Muhammadiyah kemudian menerima itu gimana dan jika menolak bagaimana?” ujarnya.
Kemudian kedua, lanjut dia, mengenai dengan penarikan sejumlah biaya Muhammadiyah dari BSI (Bank Syariah Indonesia). “Apa argumen penarikannya dan gimana ke depan? Hal-hal tersebut krusial untuk dipahami dan disikapi dengan baik dari atas sampai ke bawah,” tandasnya.
Program AGV dan Dialog Ideologi Kepemimpinan Berkemajuan yangg digagas LHKP PP Muhammadiyah ini sendiri selain diadakan di Banyuwangi, juga bakal dilaksanakan di dua titik bentrok agraria lain, ialah di Wadas Purworejo dan Tempat Kepulauan Riau.
Program AGV dimaksudkan untuk melakukan pendampingan dan training pembelaan terhadap penduduk di titik konflik. Adapun Dialog Ideologi Kepemimpinan Berkemajuan dimaksudkan sebagai sarana konsolidasi dan menentukan sikap Persyarikatan dalam memandang kontestasi Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
English (US) · 
Indonesian (ID) · 