Sikap Ketua LHKP Jatim Respon Polemik Tambang Emas di Trenggalek - MuhammadiyahNews.com

Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy (pegang mic) ketika menjadi pembicara sarasehan soal tambang di Trenggalek

KETUA Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Muhammad Mirdasy memberi respons mengenai polemik Tambang Emas di Trenggalek. Menurut dia, masalah tersebut kudu dikaji serius dengan melibatkan pihak-pihak yangg berkompeten.

“Soal ini, kita perlu menyikapi dengan baik dengan melibatkan beberapa aspek penting, termasuk kesadaran lingkungan, tanggung jawab sosial, dan ekonomi berkelanjutan,” kata Mirdasy usai menjadi narasumber Sarasehan berjudul “Merumuskan Ekonomi Berkeadilan berbareng Kelestarian Lingkungan: Narasi Alternatif Pembangunan Lingkungan Hidup”.

Kegiatan tersebut diadakan LHKP Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Aula Tahfidz Pondok Muhammadiyah Boarding School (MBS) Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Sabtu (20/7/2024).

Untuk diketahui, tambang emas di Trenggalek telah menjadi topik perdebatan dan kontroversi yangg melibatkan beragam pihak. Termasuk pemerintah, perusahaan penambangan, dan masyarakat lokal.

PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), perusahaan tambang emas yangg memperoleh izin di lahan seluas 12.834 hektar alias sekitar 10 persen luas wilayah Trenggalek yangg mencapai 120.000 hektar.

Izin operasi produksi SMN berasas surat keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 24 Juni 2019 selama 20 tahun. Ada sembilan kecamatan bakal terdampak, yakni, Tugu, Karangan, Suruh, Pule, Dongko, Gandusari, Munjungan, Kampak, dan Watulimo.

Mirdasy lampau mengutip ayat Al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah ayat 30: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yangg merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yangg tidak Anda ketahui.”.

Kata dia, dalam konteks tafsir Al-Qur’an, pada setiap langah manusia selalu membikin kerusakan. Dan faktanya, dalam setiap pembangunan senantiasa dua unsur, ialah merusak dan memperbaiki.

“Begitu pula dengan pertambangan dan lingkungan hidup, dua unsur itu pasti terjadi. Ada unsur merusak, tapi juga unsur memperbaiki,” tutur mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Wilayah Jatim tersebut.

Bagi Muhammadiyah, terang Mirdasy, sikap terbaik tidak menjadi ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Di mana ekstrem kanan bersikap mendukung pembangunan tanpa peduli dengan lingkungan. Sementara ekstrim kiri menolak lantaran sangat peduli dengan lingkungan.

“Makanya perlu sikap tengah (wasathiyah) yangg melakukan pembangunan dan tidak melakukan perusakan lingkungan,” tegasnya..

Mirdasy berpesan agar orang-orang baik di Muhammadiyah terlibat dan ikut andil dalam proses pembangunan, ikut mencarikan solusi, dan menjaga lingkungan.

“Karena sesungguhnya kebaikan, sekecil apa pun, mempunyai akibat yangg besar di dunia. Tindakan mini bisa memicu rantai kebaikan. Satu tindakan baik dapat menginspirasi yangg lain untuk melakukan perihal yangg sama, menciptakan pengaruh riak yangg menyebar luas,” terang dia.

Mirdasy juga mendorong agar obrolan di LHKP tidak hanya konsentrasi pada penolakan dan pengabaian terhadap pembangunan di wilayah dalam satu area tertentu, sebagaimana yangg terjadi di Trenggalek.

Sementara, Anggota Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Wahyu Agung Perdana menyoroti soal bentrok korporasi dengan penduduk akibat pertambangan dan pembangunan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Dalam banyak kasus seringkali rakyat dipaksa dan terpinggirkan oleh kepentingan korporasi, diadu domba, diancam, dikriminalisasi, dan sebagainya. Dalam banyak kasus juga justru pemerintah condong berpihak kepada korporasi, dengan dalih pembangunan, ataupun kesejahteraan bagi rakyat,” ungkapnya.

“Faktanya rakyat justru nyaris selalu menjadi pihak yangg kalah dan dirugikan dari adanya PSN alias pembangunan, termasuk pertambangan. Mereka terusir dari tanahnya, terjadi bentrok mendatar juga, dan rupanya kesejahteraannya juga tidak berubah, tidak membaik,” sambungnya.

Kendati begitu, Wahyu mengaku tetap optimis rakyat bisa menang melawan korporasi. Untuk itu, dia berpesan agar gerakan-gerakan perlawanan rakyat di daerah-daerah kudu kompak dan solid, terus berjuang tak kenal capek untuk memperjuangkan apa yangg menjadi haknya.

“Misalnya dalam kasus di Pulau Sangihe itu, alhamdulillah rakyat sukses menang dan mempertahankan tanahnya. Nah, gerakan-gerakan perlawanan rakyat di wilayah-wilayah bentrok kudu solid, melakukan perlawanan baik di jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti pejuang-pejuang Sangihe,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan David Efendi. Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah itu menyebut aktivitas di akar rumput kudu terus dipupuk dan dirawat, terutama dalam rangka memperjuangkan kewenangan rakyat atas wilayahnya.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu pun ikut menyorot soal konsesi tambang bagi ormas keagamaan yangg regulasinya telah diteken pemerintah beberapa waktu lalu.

“Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah kudu mempertimbangkan dengan sungguh soal tersebut. Sebab dampaknya berpotensi bakal merugikan, baik bagi Muhammadiyah sendiri maupun bagi penduduk yangg terdampak,” tuturnya.

David berambisi agar Muhammadiyah tidak sampai ikut tertarik dalam pusaran relasi dan industri pertambangan yangg kotor dan merusak. Meski begitu, jika pun pada akhirnya Muhammadiyah memutuskan untuk menerima, maka kudu bisa memberikan teladan pengelolaan pertambangan yangg lebih baik daripada korporasi-korporasi swasta maupun negara yangg merusak dan hanya mengeksploitasi alam.

“Muhammadiyah mungkin sudah punya contohnya, industri alias tambang-tambang skala mini yangg dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah, nah itu dulu saja dikembangkan dengan baik dengan bagus tata kelolanya. Daripada minta konsesi tambang kan,” selorohnya.

Reporter: Ubay NA