2 tahun yang lalu
BANDUNGMU.COM, Bandung — Sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) UM Bandung Dr Dadang Syaripudin MAg mengatakan bahwa banyak orang yangg mengira bahwa ulil amri identik dengan pemerintah suatu daerah.
Pada era Rasulullah SAW, ungkap Dadang, apalagi tidak ada kepala pemerintah yangg melampaui otoritas sang nabi.
Dalam penafsiran Al-Quran oleh para ulama, kata Dadang, konsep ulil amri dikenal dengan nama ahlul halli wal aqdi, ialah berfaedah orang yangg dapat memutuskan dan mengikat.
”Ahlul halli wal aqdi itu semacam para penasihat raja untuk berembuk dalam menentukan kebijakan suatu kerajaan,” ucap Dadang dalam program Gerakan Subuh Mengaji (GSM) Aisyiyah Jawa Barat belum lama ini.
Pada masa Rasulullah SAW, ulil amri berasal dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yangg mendapat tugas untuk menangani urusan publik.
”Jadi, tidak serta merta bahwa ulil amri itu merupakan presiden alias sultan,” tegas Dadang.
Taat pada ulil amri
Terkait atuh kepada ulil amri, kata Dadang, itu merupakan suatu rangka ketaatan bagi umat muslim kepada Allah SWT.
Meski begitu, ulil amri tidak mempunyai kewenangan untuk ditaati secara otonom sekalipun Allah dan Rasul tidak memerintahkannya.
Bahkan seseorang bisa tidak menaati kepada seorang makhluk pun jika ketaatan itu mengakibatkan perbuatan maksiat.
”Bahkan kita menjauhi patokan jika perihal itu berlawanan dengan ketentuan Allah dan Rasul,” tutur Dadang.
Kewenangan otoritas yangg dimiliki oleh ulil amri pun dibatasi dengan budaya istiadat wilayah masing-masing. Seperti halnya kekuasan wilayah politik Indonesia berjuntai pada konstitusi undang-undang.
Jika dilihat dari segi hukum, ada beberapa tugas yangg perlu dijalankan oleh ulil amri. Salah satu tugasnya ialah menjamin masyarakat dalam menjalankan agamanya masing-masing.
”Disebutkan dalam konstitusi negara bahwa unik menyangkut keagamaan apalagi menyangkut ritual tata langkah beragama itu diserahkan sepenuhnya kepada penduduk itu sendiri,” tandas Dadang.***(FK)
English (US) · 
Indonesian (ID) · 