Ridho Al-Hamdi: Urusan Politik Harus Disikapi dengan Hikmah - MuhammadiyahNews.com

Sedang Trending 1 tahun yang lalu
Ketua LHKP PWM Jatim Ridho Al Hamdi

KETUA Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi menyampaikan harapannya agar agenda Al-Maun Goes to Village (AGV) dan Dialog Ideologi Kepemimpinan Berkemajuan di Banyuwangi, Jawa Timur ini bisa menjadi sarana konsolidasi antar pimpinan. Salah satunya dalam menyikapi momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.

“Bagaimana Muhammadiyah bakal bersikap di momentum politik, di Pilkada nanti, semoga ini bisa menjadi forum, perbincangan dan konsolidasi yangg bisa salah satunya menentukan mengenai sikap Muhammadiyah dalam merespon Pilkada 2024 ke depan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan di Aula RSI Siti Fatimah Banyuwangi, Sabtu (22/6/2024).

Ridho menjelaskan, dalam Pemilu/Pileg 2024 lalu, LHKP PP Muhammadiyah melalui hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) telah menggulirkan program Satu Dapil Satu KaderMu. Namun, dalam pelaksanaannya rupanya tetap belum bisa maksimal.

“Tidak mudah rupanya untuk mengeksekusi pendapat tersebut di lapangan. Sangat tidak mudah. Bisa ditanyakan Ketua LHKP PWM Jatim (Muhammad Mirdasy) gimana susahnya mengonsolidasikan, menyosialisasikan dan mengeksekusi Satu Dapil Satu KaderMu ini,” tandasnya.

Cara pandang LHKP, menurut alumnus TU University Dortmund, Jerman itu, berbeda dengan langkah pandang tarjih yangg begitu berfatwa alias membikin putusan maka berkarakter ‘saklek’, sehingga bakal langsung diikuti oleh penduduk Persyarikatan.

“Sebaliknya jika di politik kan tidak bisa seperti itu. Maka ke depan harusnya penduduk Muhammadiyah bisa membedakan antara langkah pandang tarjih terhadap ibadah mahdah dengan aspek-aspek yangg berkarakter muamalah duniawiyah,” pesannya.

Ridho berharap, dengan semakin luwesnya pemikiran dan langkah pandang penduduk Persyarikatan terhadap politik bakal membikin dinamika di tubuh Muhammadiyah lebih baik dan cair. Dia khawatir, jika tetap menggunakan langkah pandang tarjih dalam urusan politik, nantinya bakal menyebabkan ketidakharmonisan antar kader maupun ketua lantaran mungkin berbeda sikap dan pilihan.

“Jangan sampai 2024 ini, termasuk Pilkada 2024 kelak berakibat dan menyebabkan keretakan Persyarikatan kita nantinya hanya lantaran politik,” tegasnya.

“Tarjih kudu hitam-putih, tapi jika dalam politik tidak bisa hitam-putih, maka (politik) kudu disikapi dengan hikmah,” imbuh Ridho.

Lebih lanjut, Ridho juga memaparkan beberapa hasil Pemilu 2024 lalu. Di mana sejumlah kader Muhammadiyah bisa melenggang ke Senayan (Kompleks MPR/DPR/DPD), ialah 5 kader lolos ke DPD RI dari Dapil Sumatera Barat, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara.

“Lalu Alhamdulillah jika tidak salah ada 39 kader Muhammadiyah sukses lolos DPR RI,” sebutnya.

Reporter: Ubay NA 

Editor: Aan Hariyanto 

-->
Sumber MaklumatID
MaklumatID