Refleksi Akhir Tahun, Muhammadiyah Beri 5 Catatan Penting untuk Peran Kebangsaan - MuhammadiyahNews.com

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Menjelang pergantian tahun, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Refleksi Akhir Tahun 2024 pada Senin (30/12) di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Di Tiro No.23 Yogyakarta.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengungkapkan bahwa sebagai organisasi masyarakat Islam besar yangg selalu menyertai perjalanan bangsa, Muhammadiyah memandang perjalanan Indonesia sebagai salah satu mata rantai yangg utuh.

Muhammadiyah mengakui banyak kemajuan yangg telah diperoleh, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur. Namun, Muhammadiyah juga menyadari tetap banyak kekurangan yangg perlu diperbaiki.

Dalam refleksi tersebut, Haedar Nashir menyoroti lima poin utama yangg menjadi konsentrasi PP Muhammadiyah dalam upayanya memajukan bangsa Indonesia:

1. Penguatan Peran Agama dan Moral

Sebagai bangsa yangg dibangun di atas tiga nilai dasar—agama, kebudayaan, dan Pancasila—Muhammadiyah menyoroti peluruhan moral yangg terjadi, seperti contoh kasus narkoba, gambling online, bunuh diri, pembunuhan dalam lingkup keluarga, dan sebagainya.

Haedar menekankan, “Agama kudu datang dalam kerangka rohani untuk menjadi kanopi suci dan oase di tengah kegersangan rohani. Saat ini, kepercayaan seringkali diperlakukan secara dangkal dan dijadikan sebagai hiburan, sehingga menghilangkan substansi prinsip hidup.”

Muhammadiyah berambisi agar kekuatan kepercayaan lebih mengedepankan proses substantialisasi dengan konsentrasi pada isi, serta mendorong negara untuk menjadi pengayom agar kepercayaan tetap hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

2.  Korupsi dan Penegakkan Hukum

Muhammadiyah mendukung penuh langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi sebagai titik awal untuk membangun komitmen yangg solid di seluruh lembaga pemerintahan, termasuk di tingkat daerah.

“Kami berambisi negara bisa memperkuat posisi dan peran KPK agar kembali pada khittahnya sebagai lembaga independen dengan moralitas tinggi, yangg menegakkan norma secara benar, adil, dan objektif tanpa terpengaruh pihak mana pun,” ujar Haedar.

Baca Juga: Kraton, Islam, dan Muhammadiyah

3. Konsolidasi Demokrasi Pasca Pemilu 2024

Setelah lebih dari dua dasawarsa kerakyatan berjalan, Muhammadiyah mencatat adanya beragam tantangan, seperti transaksi politik, politik uang, dan perilaku pejabat yangg tidak demokratis.

“Perlu ada konsolidasi kerakyatan yangg substansif dan kualitatif, dengan mendukung proses pendemokrasian yangg berbasis kesadaran institusional di seluruh lembaga negara,” jelas Haedar.

Muhammadiyah juga mendorong pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka dapat menjadi tokoh partisipatif dalam proses kerakyatan yangg lebih sehat.

4.  Pilkada 2024

Haedar menyoroti tugas berat yangg diemban oleh kepala wilayah terpilih, terutama dalam menjalankan amanah dengan moralitas tinggi.

“Kekuasaan di wilayah kudu dijalankan sesuai konstitusi tanpa adanya politik balas jasa alias penyalahgunaan kewenangan yangg merugikan rakyat. Fokuslah pada kepentingan rakyat dan kemajuan daerah,” tegasnya.

5.  Kebijakan Publik Pro-Rakyat

Muhammadiyah menekankan pentingnya kebijakan publik yangg berpihak pada kepentingan rakyat. “Jika ada kebijakan yangg menuai keberatan publik, sebaiknya dikaji ulang alias apalagi dicabut demi kebaikan bersama. Sikap kenegarawanan diperlukan untuk memastikan kesejahteraan rakyat,” kata Haedar.

Dengan refleksi ini, Muhammadiyah berambisi dapat terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yangg lebih maju, adil, dan sejahtera melalui pendekatan nilai-nilai keagamaan yangg substansial dan inklusif.