Percepat Target Swasembada, Lampung Fokus Penguatan Ketahanan Pangan - MuhammadiyahNews.com

WARTAMU.ID, Lampung – Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur pada Kamis (23/01/2025). Dalam arahannya, Samsudin menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada 20 Oktober 2024 terkait komitmen nasional menuju swasembada pangan dan energi.

“Rapat ini tentu menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI bahwa Indonesia berkomitmen menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah menghadapi tantangan world yang semakin kompleks,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan hasil kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, ke Lampung pada 28 Desember 2024 lalu, yang menyampaikan percepatan target swasembada pangan dari tahun 2028-2029 menjadi 2027. Samsudin menegaskan kesiapan Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional dalam mendukung percepatan target tersebut.

“Lampung, sebagai penyangga utama Pulau Jawa, harus siap menyongsong percepatan target ini. Dalam Rakor bersama Menko Pangan, kami telah menyatakan kesiapan Lampung untuk swasembada pangan,” tambahnya.

Samsudin mengungkapkan, meskipun Lampung saat ini menduduki peringkat keenam sebagai provinsi penghasil pangan terbesar di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Di antaranya, penyusutan lahan pertanian, distribusi pangan yang belum optimal, hingga masalah irigasi yang tidak memadai.

“Tantangan lainnya termasuk praktek monopoli harga di tingkat petani, hingga mekanisme jual beli gabah yang harus diantisipasi. Saya harap Kejaksaan Tinggi dapat mengawasi permasalahan ini di lapangan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kuntadi, memaparkan upaya strategis melalui pembentukan Posko Monitoring Ketahanan Pangan. Posko ini dirancang untuk mengawasi dan mengendalikan distribusi pangan, mengantisipasi gejolak harga, serta mencegah kelangkaan bahan pokok.

“Pembentukan Posko ini didasarkan pada penetapan swasembada pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Pangan kini dipandang dari berbagai aspek, termasuk aspek ketahanan negara, sehingga pengawasannya harus diperketat,” jelas Kuntadi.

Menurutnya, ketahanan pangan merupakan isu yang rentan dipolitisasi, sehingga diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan lembaga terkait. Ia menegaskan, ketidakmampuan Lampung dalam menjaga ketahanan pangan dapat berdampak secara nasional, mengingat provinsi ini merupakan salah satu dari sepuluh lumbung pangan terbesar di Indonesia.

Samsudin pun menutup rapat dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus bersinergi dalam pengawasan ketahanan pangan. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara petani, pengusaha, dan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

“Kami siap bekerja bersama dalam pengawasan peredaran pangan, mulai dari produksi oleh petani hingga penampungan dan pembelian oleh pengusaha. Ketahanan pangan Lampung harus terus kita jaga demi mendukung target nasional,” pungkasnya.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung percepatan target swasembada pangan dan memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional.

Dibaca: 2,422