Pakar Politik UI: Jangan Lagi Anggap Politik Itu Kotor - MuhammadiyahNews.com

Pakar Politik UI Mulyadi

PAKAR politik Universitas Indonesia (UI) Mulyadi membujuk masyarakat, terlebih penduduk Muhammadiyah agar tidak lagi memandang politik hanya pada sisi negatifnya. Sehingga politik sering kali dianggap dan dipersepsikan kotor.

Mulyadi menyebutkan, segala lini kehidupan dipengaruhi oleh aspek politik. Maka, masyarakat kudu melek terhadap politik. Bukan malah memandang politik hanya sebagai sesuatu yangg kotor, yangg imbasnya bakal membikin masyarakat malah antipati terhadap politik.

“Jangan selalu berpandangan politik itu kotor. Justru itu kita kudu membuka mata, kudu melek politik. Karena semua perihal itu dipengaruhi politik. Jangan takut untuk bicara politik, belajar politik. Jangan takut untuk berpolitik. Politik itu demi kebaikan,” katanya ketika menjadi pembicara Focus Group Discussion (FGD) tentang Amandemen UUD 1945 dan Urgensinya Bagi Bangsa, Senin (15/7/2024).

Kegiatan berjudul Nderes Politik tersebut digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI di Aula KH Mas Mansur Gedung PWM Jatim, Jalan Kertomenanggal IV/1 Kota Surabaya.

Anggota Dewan Pakar LHKP PP Muhammadiyah itu sebelumnya menyoroti soal penggantian alias amandemen UUD 1945 yangg dilakukan oleh wakil rakyat pada tahun 2002 silam. Menurutnya, UUD 1945 jenis amandemen 2002 itu telah melahirkan lingkaran setan yangg menjebak rakyat Indonesia pada kondisi kesengsaraan, ialah masuk dalam cengkeraman oligarki politik dan ekonomi.

“Misi rahasia dibalik penggantian UUD 1945 (amandemen UUD 2002) itu ya untuk menguasai 3 hal. Yaitu kuasai presiden, maka bakal menguasai seluruh instrumen negara. Lalu kuasai politik melalui partai politik, maka bakal mengendalikan para pejabat dan politisi. Dengan itu semua tentu bakal menguasai ekonomi, keuangan, lahan dan segala industri, mematikan BUMN-Koperasi-UMMKM,” tengasnya.

Agenda Nderes Politik LHKP PWM Jatim jenis perdana ini sendiri terbagi dalam dua sesi. Pertama adalah paparan dari pembicara kunci, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yangg berbincang soal amandemen UUD 1945 dan urgensinya bagi Bangsa Indonesia.

Selanjutnya, sesi kedua adalah FGD yangg menghadirkan tiga narasumber, ialah Wakil Ketua PWM Jatim Muhammad Khoirul Abduh, Ekonom Indonesia Ichsanuddin Noorsy, serta Pakar Politik UI Mulyadi.

Reporter: Ubay NA