Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan apresiasinya terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yangg paling rapi dalam pengelolaan manajemen dan aset.
Hal di atas Nusron sampaikan dalam kunjungan resminya ke Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu (18/12).
“PP Muhammadiyah ini organisasi keislaman yangg terbesar, salah satu terbesar dan terapi, paling rapi di Indonesia,” ungkap Nusron Wahid saat memberikan komentar seusai pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Pertemuan ini membahas isu-isu strategis mengenai pengelolaan tanah dan aset, termasuk sertifikasi tanah wakaf milik Muhammadiyah. Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan pelayanan kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan penduduk Muhammadiyah dalam pengurusan sertifikasi tanah guna untuk memenuhi kebutuhan umat dan bangsa.
“Kami berbincang soal peningkatan dan percepatan pelayanan kami kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan penduduk Muhammadiyah, baik dalam mengurus sertifikasi wakaf maupun sertifikasi kewenangan atas tanah yangg diberikan pemerintah,” jelas Nusron.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya pengelolaan tanah yangg terintegrasi secara legal dan administratif.
Baca Juga: Memaknai Tujuh Pelajaran Ahmad Dahlan
Haedar menjelaskan bahwa seluruh tanah dan aset milik Muhammadiyah telah terdaftar atas nama badan norma Persyarikatan Muhammadiyah.
“Alhamdulillah, saat ini kami sedang menata seluruh manajemen lahan tanah, dan seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak itu terdaftar atas nama Persyarikatan Muhammadiyah,” kata Haedar.
Kunjungan Nusron Wahid ini menjadi awal dari komunikasi yangg lebih intens antara Kementerian ATR/BPN dan Muhammadiyah. Nusron mengaku telah lama mau berbincang dengan Muhammadiyah untuk mendiskusikan isu-isu strategis, terutama yangg berangkaian dengan tanah dan tata guna lahan.
“Sudah lama kami mau ke Kantor PP Muhammadiyah, baik di Menteng maupun di Jogja. Kami memerlukan sharing dengan stakeholder bangsa Indonesia, salah satunya Muhammadiyah,” tuturnya.
Melalui pertemuan ini, Muhammadiyah dan Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus bersinergi dalam membangun sistem pengelolaan tanah yangg lebih berkeadilan dan mendukung keberlanjutan pembangunan. (Adam)-sa
English (US) ·
Indonesian (ID) ·