1 minggu yang lalu
Dosen Ilmu Pemerintahan UMY yangg juga Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi SIP MA, saat menjadi pembicara dalam Stadium General Pelantikan Forum BEM se-DIY 2025/2026 berjudul 'Menakar Arah Bangsa: Evaluasi Satu Tahun Pemerintah Prabowo–Gibran', yangg digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Rabu (15/10/2025). (Foto: UMY)
MAKLUMAT — Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), David Efendi SIP MA, melontarkan kritik tajam atas Proyek Strategis Nasional (PSN) yangg bergulir sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Menurutnya, PSN yangg banyak berbasis pada industri ekstraktif dan imajinatif lebih banyak menimbulkan akibat negatif, terutama pada aspek kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi jangka panjang.
David menilai bahwa kebijakan PSN yangg terus digulirkan hingga sekarang di beragam daerah, justru berpotensi memperparah ketimpangan ekonomi dan mempercepat kerusakan lingkungan.
“Secara umum, PSN di era Prabowo lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Berdasarkan beragam riset, akibat jelek terhadap lingkungan dan ketimpangan ekonomi jauh lebih besar dibanding nilai investasi yangg dihasilkan,” tegasnya, dalam Stadium General Pelantikan Forum BEM se-DIY 2025/2026 berjudul ‘Menakar Arah Bangsa: Evaluasi Satu Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran‘, yangg digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Rabu (15/10/2025).
Kompensasi Hanya untuk Amankan Kepentingan Pemodal
David menilai, praktik politik konsesi tetap menjadi pola dominan dalam penyelenggaraan proyek-proyek besar pemerintah, terutama di wilayah Kalimantan dan Rempang. Menurutnya, konsesi yangg diberikan pemerintah dalam corak kompensasi uang, jabatan, alias danasiwa kepada masyarakat terdampak hanyalah upaya untuk bayar kerugian lingkungan yangg ditimbulkan industri ekstraktif.
“Pemerintah memberi kompensasi seolah sebagai solusi, padahal itu hanya langkah lembut untuk menutupi kerusakan lingkungan dan mengamankan kepentingan pemodal,” sorot laki-laki yangg juga Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah itu.
Bahkan, lanjutnya, selama masa pandemi aktivitas industri-industri ekstraktif tersebut juga tetap melangkah tanpa gangguan berarti, menunjukkan sungguh kuatnya kekuasaan pemodal dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, David menyoroti bahwa kondisi lingkungan Indonesia sebenarnya sudah krisis dan memprihatinkan tanpa adanya PSN, apalagi sekarang beragam PSN semakin memperburuk perihal tersebut.
Dorong Peran Aktif Mahasiswa
Oleh lantaran itu, dia mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif sebagai cerobong bagi kepentingan publik dan lingkungan hidup. Menurutnya, suara-suara dan aktivitas para mahasiswa dapat menjadi penyeimbang di tengah tekanan politik dan ekonomi.
“Suara mahasiswa bisa menjadi penyeimbang di tengah tekanan politik dan ekonomi. Gerakan mahasiswa terbukti bisa membangkitkan kesadaran masyarakat yangg terdampak industri ekstraktif,” tandasnya.
Ia menambahkan bahwa kontribusi mahasiswa tidak hanya dapat dilakukan melalui tindakan advokasi, tetapi juga melalui riset-riset aplikatif yangg menyoroti kebijakan publik dan mendorong lahirnya aktivitas masyarakat sipil yangg kuat di tengah ‘rezim konsesi’ yangg kian menguat.
Kerentanan Masyarakat Adat Akibat PSN
David juga menyoroti kerentanan berlapis masyarakat adat akibat proyek-proyek strategis nasional. Ia menilai bahwa hak-hak masyarakat budaya sering kali diabaikan dalam proses norma dan pengambilan keputusan.
“Hak masyarakat budaya banyak yangg terampas. Sayangnya, kekuatan norma mereka sering tidak dipandang oleh para hakim, sehingga semakin terpinggirkan dalam bentrok yangg didorong oleh kepentingan modal,” ujarnya.
Lebih jauh, David juga mengkritik keras praktik-praktik ekonomi yangg menurutnya kerap membiarkan terjadinya bentrok di lapangan tanpa adanya penyelesaian yangg berkeadilan.
*) Penulis: Ubay NA
English (US) · 
Indonesian (ID) · 