Ketua NasDem Sumut Diturunkan Aparat dari Pesawat Karena Salah Tangkap, DPR Desak Kapolri Segera Beri Sanksi - MuhammadiyahNews.com

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub. (Foto: Dok. Rizki)

MAKLUMAT — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mengecam tindakan abdi negara penegak norma yangg memaksa menurunkan Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut), Iskandar, dari pesawat Garuda Indonesia GA 193 rute Kualanamu–Soekarno Hatta pada Rabu (15/10/2025).

Belakangan diketahui, tindakan tersebut merupakan salah tangkap. Muslim Ayub menyorot perihal tersebut, yangg disebutnya telah menelanjangi buruknya koordinasi antar abdi negara dan mencederai rasa keadilan publik.

“Ini bukan sekadar salah prosedur, ini penghinaan terhadap logika sehat dan hukum. Aparat telah mempermalukan penduduk negara di ruang publik, melanggar wilayah steril penerbangan, dan menabrak undang-undang yangg semestinya mereka jaga,” ujarnya dalam keterangan yangg diterima Maklumat.id, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, tindakan abdi negara tersebut jelas melanggar Pasal 54 dan Pasal 344 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yangg secara tegas melarang siapa pun mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.

Ia menilai intervensi ke dalam pesawat yangg telah dinyatakan steril merupakan corak pelanggaran norma udara yangg tidak bisa ditoleransi. Kejadian salah tangkap tersebut, lanjutnya, menimbulkan gangguan operasional penerbangan dan melanggar protokol keamanan internasional.

“Garuda Indonesia sudah betul menolak intervensi lantaran pesawat berada dalam fase sterile area. Justru abdi negara yangg menginjak-injak norma dengan argumen kekuasaan. Ini tindakan liar yangg mencoreng wibawa institusi,” tandas Muslim Ayub.

Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar rumor penerbangan, tetapi soal keadilan dan supremasi hukum. “Ketika norma dipakai sesuka hati, rakyat kehilangan rasa aman. Ini tamparan keras bagi gambaran penegakan norma kita,” tambahnya.

Desak Kapolri Segera Jatuhkan Sanksi

Lebih jauh, Muslim Ayub mendesak Kapolri untuk segera menjatuhkan hukuman tegas kepada abdi negara yangg terlibat dalam kejadian tersebut.

“Kapolri kudu menunjukkan bahwa lembaga kepolisian tetap punya nurani hukum. Jangan biarkan kesewenang-wenangan seperti ini dianggap normal. Setiap penyalahgunaan kewenangan kudu diganjar balasan tanpa kompromi,” tegasnya.

Selain itu, dia juga meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat kembali koordinasi lintas sektor, agar area penerbangan sipil betul-betul steril dari intervensi non-otoritas.

“Rasa keadilan rakyat telah dilukai. Ketika abdi negara bertindak di luar hukum, negara wajib menegakkan norma di atas mereka. Tidak ada yangg lebih rawan dari kekuasaan tanpa pemisah dan tanpa tanggung jawab,” tandas Muslim Ayub.

*) Penulis: Rizki Maulizar / Ubay NA