1 tahun yang lalu
AribowoKETUA Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi (MPID) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Aribowo mengomentari soal kebocoran akibat serangan ransomware info di Pusat Data Nasional (PDN).
Menurut dia, perihal itu membuktikan pemerintah telah abai terhadap persoalan cyber security (keamanan bumi siber), yangg itu berakar pada tata kelola alias manajemen birokrasi dan pemerintahan yangg kurang bagus.
Aribowo menyebut, di rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden, hanya beberapa kementerian saja yangg tampak cukup bagus kinerjanya, selebihnya biasa-biasa saja apalagi condong pasif dan tidak tau kudu bagaimana.
“Manajemen pemerintahan kita di rezim Jokowi nggak bagus, hanya beberapa kementerian saja yangg bagus kinerjanya, seperti kementerian finansial yangg menonjol, lantaran ada Sri Mulyani, jika bukan Sri Mulyani nggak tau itu kemenkeu bakal jadi apa,” kelakarnya kepada Maklumat.id, Sabtu (29/6/2024).
“Yang lain condong biasa saja, nggak begitu maksimal, terlalu bertumpu pada birokrasi, yangg hasilnya mungkin terjadi kebingungan, apalagi digital itu kan perihal yangg cukup baru dan sangat sigap perkembangannya. Kalau orang yangg gak mengerti ya hasilnya seperti itu, banyak terjadi permasalahan, termasuk kebocoran info itu,” imbuh pengajar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.
Aribowo berpendapat, kasus tersebut membuka tabir lemah dan rentannya pemerintah terhadap penyesuaian ke bumi siber alias digital. Padahal, kata dia, saat ini nyaris semua perihal dilakukan serba digital.
Dia menilai, secara sederhana kasus kebocoran info akibat serangan siber itu menunjukkan pemerintah tidak mempunyai mitigasi resiko yangg bagus.
“Lha jangankan suatu negara, kita saja handphone, akun medsos saja, yangg orang-orang biasa itu banyak yangg kena hack. Apalagi ini negara, yangg punya banyak info apa pun, kok tidak ada back up datanya misalnya, ini kan masalah serius,” tandasnya.
“Bukan hanya soal gimana bisa menahan serangan siber itu dan memastikan keamanan info dari serangan, tapi kan juga apakah info itu misalkan betul-betul jebol nggak bisa nahan serangan, lampau info itu gimana jika kita nggak punya back up, apa dibiarkan begitu saja kita kehilangan info krusial yangg begitu banyak?” sambung Aribowo.
Lebih lanjut, Aribowo menyorot soal birokrasi di Indonesia yangg menurutnya tetap didominasi oleh kalangan tua, yangg sebagian tidak memahami bumi siber dan mempunyai kepentingan tertentu. Padahal sumberdaya manusia (SDM) Indonesia di bagian siber sangat melimpah, pintar-pintar dan banyak dari kalangan muda.
“SDM kita sebenarnya punya banyak, lumayan jago-jago, dan itu mereka banyak yangg muda-muda. Tapi birokrasi kita, pemerintahan kita kan sebagian besar diisi orang-orang lama, orang-orang tua, mereka yangg muda-muda ini tidak mendapatkan ruang. Kadang juga memang yangg mengerjakan itu anak-anak muda, tapi pimpinannya, yangg mengelola itu kan orang-orang tua, orang lama, seringkali berbeda kepentingannya,” kata dia.
“Bahkan, kadang-kadang mereka yangg tua-tua ini, pimpinan-pimpinan birokrasi ini seolah-olah dalam Bahasa Jawa itu nggampangne (menganggap mudah), ngentengne (menganggap ringan) permasalahan-permasalahan itu. Akhirnya yangg muda-muda itu yo wis manut wae opo jare (ya sudah ikut saja apa kata) pimpinan,” tambah Aribowo.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah Ismail Fahmi juga menyayangkan terjadinya kebocoran info akibat serangan siber di PDN. Menurut dia, perihal itu tidak bisa dilihat sebagai suatu peristiwa yangg biasa.
“Serangan yangg terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan hanya sekadar kejadian biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital alias sistem siber Indonesia,” jelasnya, Kamis (27/6/2024).
Menurut Founder Drone Emprit itu, Muhammadiyah yangg mempunyai jaringan Pendidikan, rumah sakit, perguruan tinggi, panti asuhan, dan sebagainya yangg tersebar di seluruh Indonesia, juga turut menjadi korban atas kebocoran info tersebut.
Permasalahan serangan siber itu pun semakin pelik lantaran pemerintah rupanya tidak mempunyai back up terhadap sejumlah info yangg terkena serangan tersebut.
Ismail menilai terdapat kesalahan alias kekurangan dalam perihal perencanaan pemerintah ketika membentuk PDN, termasuk soal back up info sebagai cadangan.
“Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak mempunyai backup info untuk itu, kenapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem backup, dan manajemen resiko yangg bakal terjadi,” jelasnya.
“Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini kudu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berambisi Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yangg lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari beragam pihak yangg transparan,” imbuh laki-laki yangg juga Founder Media Kernels itu.
Sebagai informasi, PDN mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024). Serangan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, dan juga membikin info milik kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah di PDN terkunci dan tersandera oleh peretas.
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
English (US) · 
Indonesian (ID) · 