IMM Desak Kepolisian Segera Periksa Peneliti BRIN Thomas Djamaluddin - MuhammadiyahNews.com

BANDUNGMU.COM, Jakarta — Sangat mengecewakan. Pihak Kepolisian RI dan BRIN belum juga mengambil tindakan tegas terhadap Thomas Djamaluddin, Profesor Riset Astronomi BRIN yangg juga sebagai tim unifikasi almanak Kementrian Agama dalam penentuan 1 syawal.

“DPP IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) sangat kecewa lantaran hingga saat ini BRIN dan Kepolisian RI belum juga mengambil langkah tegas untuk menyikapi polemik ancaman pembunuhan kepada penduduk Muhammadiyah, yangg ditimbulkan oleh statement Thomas Djamaluddin di media sosial,” ujar Baik selaku Ketua Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPP IMM.

Pemilik nama komplit Baikuni Al-Shafa ini menilai, asal muasal komentar provokatif berisi ancaman kepada penduduk Muhammadiyah oleh peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin tidak terlepas dari unggahan Thomas Djamaluddin yangg provokatif dan intoleransi, sehingga menimbulkan kegaduhan dan perpecahan antar ummat Islam, kususnya menimpa kepada Muhammadiyah.

Thomas Djamaluddin sering kali membikin perdebatan penetapan 1 Syawal selalu panas dan keras. Sebagai salah satu tim unifikasi almanak Kementerian Agama, dia dikenal sangat keras memihak metode rukyah dan mengecam metode hisab.

“Sebagai Profesor dan Peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin yangg juga tim unifikasi almanak di Kementerian Agama sangat tidak layak menyandang sebagai ilmuwan, apalagi menempati posisi pokok dalam Kementerian Agama RI maupun BRIN, lantaran pengaruh dari pernyataan dia di media sangat kental bakal penggiringan perdebatan yangg menjurus pada perpecahan, di tingkat akar rumput, perihal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan,” tambah Baik.

Kenapa mencemaskan dan menghawatirkan? Thomas sudah menuding Muhammadiyah tidak alim kepada pemerintah mengenai penentuan 1 Syawal 2023 (Idul Fitri 1444 Hijriah).

“Dan perihal tersebut Thomas tidak hanya sekali dua kali untuk berupaya memprovokasi ummat Islam khususnya Muhammadiyah sehingga sangat rentan terjadi perpecahan antar umat muslim,” tegas laki-laki alumnus UM Malang ini.

Baik mengutip berasas info pemberitaan di media massa, Thomas diketahui beberapa kali melempar ke publik pernyataan provoktif tentang metode wujudul bulansabit Muhammadiyah, berkisar mulai pada Juni 2013 lalu, misalnya, dalam statusnya di media sosial.

Thomas Djamaluddin kerap kali membikin pernyataan tentang Muhammadiyah memilih tafarruq (memisahkan diri dari umat) hanya lantaran memihak wujudul bulansabit yangg usang secara sains.

“Penyataan ini tentu sangat kental bakal fanatis serta sentimen organisasi yangg mengandung umpan perpecahan antar umat muslim,” tegas Baik.

“Dalam quote di media, menurut Thomas, wujudul bulansabit bukan masalah dalil, melainkan masalah sains lantaran rumusannya pun rumusan astronomis. Dia juga menilai para pembelanya bukan berargumentasi dengan logika sains, melainkan lebih mendasarkan pada fanatisme organisasi, perihal itu kerap kali dia ber-statement di laman media sosialnya,” jelas Baik.

Akibat dari pernyataan Thomas Djamaluddin kala itu sebagai peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mendapat banyak protes.

Selain itu, untuk kesekian kalinya Thomas Djamaluddin menyerang Muhammadiyah lantaran mengumumkan awal bulan puasa dan Idul Fitri menggunakan metode wujudul hilal.

“Kita DPP IMM sebagai Ortom Muhammadiyah menilai bahwa statement peneliti BRIN ini bukan malah membikin umat semakin dewasa menyikapi perbedaan, melainkan malah membawa umat untuk ikut terprovokasi yangg berakibat memecah belah persatuan umat,” lanjut Baik.

Oleh lantaran itu, DPP IMM meminta kepada pada pihak Kepolisian Republik Indonesia agar dengan tegas untuk menindak Thomas Djamaluddin lantaran sudah menebar kebencian, intolerans, fanatisme, dan provokatif sehingga sangat rentan menimbulkan perpecahan di kalangan umat muslim.

Sejatinya yangg tidak alim kepada pemerintah itu adalah Thomas Djamaluddin lantaran sudah melawan gedung persatuan antar umat berakidah agar senantiasa bertoleransi.

Maka dari itu, DPP IMM menuntut pihak berkuasa dalam lembaga yangg mendapati kedudukan Thomas Djamaluddin agar segera mencopot dari jabatannya.***