DEEP Indonesia Tuntut Transparansi Biaya PSU Sumbar yang Capai Rp 350 Miliar - MuhammadiyahNews.com

Neni Nur Hayati

DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati turut mengomentari besarnya biaya Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Sumatera Barat (Sumbar) yangg mencapai Rp 350 miliar.

Neni meminta adanya transparansi dan akuntabilitas, terutama mengenai biaya PSU. Dia mewanti-wanti, agar digelarnya PSU di sejumlah wilayah bukan malah memunculkan ‘ruang gelap’ yangg rawan terjadi penyelewengan anggaran.

“Perlu ada transparansi dan akuntabilitas jangan sampai PSU ini menjadi ruang gelap dalam perihal pendanaan dan terjadi adanya penyelewengan,” ujarnya kepada Maklumat.id, Sabtu (20/7/2024).

Tingkat partisipasi pemilih dalam PSU, lanjut Neni, terbilang sangat rendah. Artinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak betul-betul melakukan sosialisasi dengan maksimal kepada masyarakat.

“(Maka) semestinya dari sisi anggaran dapat dihemat dan tidak membengkak. Kalaupun kemudian terjadi adanya pembengkakan maka kudu logis di item mana dan penggunaannya untuk apa saja,” tandas wanita yangg juga menjabat Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah itu.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti biaya penyelenggaraan PSU Pileg DPD RI Dapil Sumbar, yangg mencapai Rp 350 miliar. Dia menilai, PSU di Sumbar semestinya tidak terjadi, jika KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai ketentuan masa jarak 5 tahun bagi terpidana korupsi.

“Coba tebak biaya PSU di Sumatera Barat, untuk satu kotak suara, mari berapa? Rp 100 miliar? Tebak aja, 17 ribu TPS, Rp 350 miliar,” katanya ketika menjadi pembicara dalam Pernas XII Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (18/7/2024) lalu.

“Mendingan itu untuk program support masyarakat, buat sekolah, Rp 350 miliar, PSU,” sambung Bagja.

Sementara itu, Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan, besarnya biaya PSU di Sumbar lantaran mempunyai jumlah pemilih yangg paling besar dibandingkan daerah-daerah lainnya.

“Ya memang betul (Rp 350 miliar), memang betul 17 ribu TPS,” kata Afif saat dikonfirmasi di instansi KPU RI, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

“Mungkin teman-teman tidak memikirkan situasi itu, apalagi di situasi yangg ke Mentawai itu kapalnya sempat lenyap kontak lantaran ombak besar, tapi kan itu kudu kita lakukan semua dan sudah kita lakukan,” sambungnya.

“Ya lantaran itu dia pemilihnya paling besar, dapilnya itu provinsi, TPS nya 17 ribu paling besar Rp 300 (an miliar) sekian, benar,” tandas Afif.

Reporter: Ubay NA