Warisan Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur dan Tantangan Ekonomi di Akhir Masa Jabatan - MuhammadiyahNews.com

WARTAMU.ID, Yogyakarta – Pemerintahan Presiden Jokowi telah meninggalkan sejumlah bequest (warisan) positif yang tercatat dalam sejarah, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol yang bukan saja di Pulau Jawa tetapi juga di luar Pulau Jawa, dorongan pembangunan desa dengan dana desa yang cenderung meningkat, serta berbagai hilirisasi dari berbagai sumber daya pertambangan yang kita miliki. Namun demikian, terdapat juga bequest negatif berupa meningkatnya korupsi, pelemahan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta kecenderungan utang yang meningkat.

“Semua ini akan menjadi tugas penggantinya untuk menyikapinya, memperbaiki warisan negatif, dan melanjutkan warisan positifnya,” demikian disampaikan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., dalam diskusi daring bertema “Warisan Ekonomi di Akhir Masa Jabatan Jokowi” pada Minggu (07/07/2024) pukul 19.30 WIB yang diadakan oleh Forum Guru Besar dan Doktor (FGBD) Insan Cita. Diskusi ini diikuti oleh sekitar 300 audiens dan juga dihadiri oleh narasumber lainnya seperti Prof. Mudrajad Kuncoro, PhD., Prof. Didik J. Rachbini, Anthony Budiawan, Moh. Jumhur Hidayat, serta dimoderatori oleh Prof. Tika Widiastuti.

Prof. Edy menyoroti berbagai aspek terkait kualitas manusia dalam Nawacita Presiden Jokowi. Beliau menyebutkan bahwa inflasi jumlah guru besar mengakibatkan marwah akademik guru besar menurun, ditambah adanya oknum di Kemendikbud yang menjadi torehan negatif. “Menteri pendidikan yang bukan dari kalangan akademik tetapi dari praktisi juga turut berkontribusi terhadap permasalahan ini,” ujar mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) ini.

Prof. Edy juga menyoroti serangan ransomware baru-baru ini yang mempengaruhi digitalisasi di Indonesia, yang sekaligus mempertanyakan kualitas manusia di bidang IT dalam Nawacita Presiden Jokowi. “Ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang teknologi informasi,” tambahnya.

Diskusi juga membahas tentang pembangunan di Indonesia. Menurut Prof. Edy, pembangunan di era Presiden Jokowi relatif baik dibandingkan dengan era Presiden SBY, yang terlihat dari indikator Gini Ratio. Pembangunan infrastruktur selama dua periode pemerintahan Jokowi menjadi salah satu bequest yang menonjol. Namun, perpindahan ibu kota masih menimbulkan banyak pertanyaan karena kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja dan target investasi yang belum terpenuhi dengan biaya sangat mahal sekitar Rp 500 triliun.

Prof. Edy juga mengomentari target pertumbuhan ekonomi Jokowi sebesar 6,0%-6,2% (RPJMN 2020-2024) yang belum terealisasi. “Inflasi memang fluktuatif, namun dalam 10 tahun terakhir relatif stabil kecuali pada 2022 akibat kenaikan harga komoditas world dan 2020 akibat lemahnya daya beli masyarakat,” jelas mantan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) ini. Namun, beliau menambahkan bahwa rupiah terus mengalami depresiasi dan menembus Rp.16.000 pada April 2024, menunjukkan bahwa kebijakan moneter longgar dalam beberapa periode terakhir belum mampu mendongkrak posisi Rupiah.

Menjelang akhir masa jabatannya, target tingkat kemiskinan Jokowi sebesar 6,5%-7,5% (RPJMN 2020-2024) juga sulit tercapai. Meskipun Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami pertumbuhan dalam kurun 9 tahun, investasi asing dominan mengarah ke sektor sekunder sementara investasi domestik di sektor primer mengalami kenaikan signifikan.

Prof. Edy juga mengkritisi peningkatan utang yang signifikan dibandingkan dua presiden sebelumnya serta pelemahan lembaga anti korupsi. “Kebijakan yang diambil tidak berpihak pada pemberantasan korupsi, ini adalah sebuah kemunduran,” tegasnya. Beliau menambahkan bahwa meskipun banyak proyek strategis yang dikerjakan selama kepemimpinan Presiden Jokowi, beberapa target seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, utang, dan korupsi masih belum tercapai.

“Pembangunan yang terus dilakukan nyatanya masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia. Banyak pekerjaan rumah bagi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran yang harus dikerjakan agar target ‘Indonesia Emas 2045’ tidak hanya menjadi motto yang terus digaungkan,” tutupnya.