Usai Dilantik Prabowo, Ketua Umum PP Muhammadiyah Berpesan Para Kepala Daerah Lakukan Lima Hal Ini - MuhammadiyahNews.com

Sieradmu.com Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subiyanto secara resmi melantik para Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak di Istana Negara, kemarin (21/2/2025). Presiden mengingatkan bahwa para pejabat negara yangg dilantik merupakan pelayan rakyat.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tersebut baru kali pertama dilaksanakan di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir sampaikan selamat atas Pelantikan kepala wilayah oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada Kamis (20/2) di Jakarta. Pasca pelantikan tidak perlu dirayakan secara berlebihan, karena dipilih keterpilihan dan kemenangan itu ada beban dan tanggung jawab yangg sangat besar.

“Para kepala wilayah berbareng keluarga, kerabat, dan lingkaran pendukungnya krusial menghayati dan memaknai mandat politik itu sebagai petunjuk dan kepercayaan yangg tinggi untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan hidup rakyat.

Menurutnya, mandat tersebut sepenuhnya demi dan untuk rakyat serta tidak untuk kepentingan diri, dinasti, dan kroni. Sebagaimana asa nilai demokrasi, maka perlakukan penduduk yangg memilih maupun tidak memilih seluruhnya secara setara tanpa diskriminasi, sebagai bentuk kepemimpinan kepala wilayah untuk semua.

“Semangat otonomi wilayah yangg diberikan konstitusi hendaknya dipahami dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memajukan kehidupan wilayah di beragam bagian sejalan  perwujudan cita-cita nasional. Otonomi wilayah mesti berada dalam spirit Persatuan Indonesia dan berdiri tegak di atas koridor  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dia juga berpesan agar menghindari penumbuhan ego kedaerahan  yangg dapat meluruhkan jiwa Bhineka Tunggal Ika.”,ucapnya.

Haedar menjelaskan wilayah dengan seluruh kandungan kekayaan di dalamnya betul-betul dipergunakan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945, ialah Bumi dan air dan kekayaan alam yangg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam menjalin kerjasama dan membuka kesempatan investasi dengan pihak manapun baik domestik maupun asing hendaknya berada dalam koridor konstitusi tersebut. Jauhi kebijakan dan kerjasama yangg merugikan kepentingan wilayah dan rakyat serta masa depan Indonesia. Utamakan kesejahteraan penduduk dan kondisi lingkungan setempat. Kemiskinan, kesenjangan sosial, gizi buruk, stunting, dan beragam masalah yangg dihadapi penduduk masyarakat krusial menjadi perhatian utama.

“Para kepala wilayah kudu selesai dengan dirinya dan berkeinginan sepenuh jiwa-raga untuk berkhidmat bagi kepentingan rakyat Indonesia. Jauhi segala corak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, baik terselubung maupun terbuka. Jalankan efisiensi sebagaimana telah menjadi political-will dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Para kepala wilayah beserta elite masyarakat setempat dan nasional diharapkan menghadirkan keteladanan hidup dan spiritualitas luhur berbasis nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan adiluhung bangsa. Rakyat saat ini memerlukan teladan kebaikan dari para pemimpinnya”,jelas Haedar. (Nur)