1 tahun yang lalu
Makkah-Suara ‘Aisyiyah. Kontrak jasa haji ke depan tidak bakal dilakukan setiap tahun. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membuka kemungkinan dilakukan perjanjian jangka panjang tiga tahun untuk penyediaan jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Inovasi baru jasa penyelenggaraan haji ini dibahas berbareng oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) berbareng Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Masyath di instansi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Makkah.
Delegasi PPIH dipimpin oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief. Hadir Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Direktur Pengelolaan Dana Haji Ramadan Harisman, serta Konsul Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Nasrullah Jasam.
“Salah satu yangg muncul dalam surat yangg disampaikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi adalah mengenai perjanjian tiga tahun, khususnya di Masya’ir,” terang Hilman Latief usai berjumpa Wamenhaj Abdul Fattah Masyath di Makkah, Minggu (30/6/2024).
Hilman memandang Kerajaan Saudi mendorong agar semua misi haji, termasuk Indonesia, bisa mempersiapkan lebih awal penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Selain itu, proses perjanjian layanannya juga dilakukan dalam jangka panjang. Sehingga, persiapan-persiapan akomodasi bisa dilakukan dalam perjanjian tiga tahun.
“Dengan perjanjian jangka panjang, maka waktunya menjadi lebih cukup untuk mempersiapkan jasa secara lebih baik. Ada kepastian penggunaan, ada kepastian kerja sama, dan ini kelak kita jajaki berbareng ke depan,” ujar Hilman.
“Kita diskusikan juga mengenai tempat, mengenai kesediaan dan kepastian tempat pada saat Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina), serta skenario-skenario baru yangg bisa dijalankan, dikembangkan, dan diperkuat oleh misi haji, termasuk Indonesia,” sebutnya lagi.
Hilman Latief dalam pertemuan ini menyampaikan terima kasih kepada Wamenhaj Abdul Fattah Masyath atas support yangg diberikan kepada misi haji Indonesia selama penyelenggaraan haji 1445 H. Selain soal perjanjian jangka panjang, kedua pihak mendiskusikan beberapa izin yangg telah dijalankan serta perubahan izin tentang haji.
“Dari hasil diskusi, nampaknya bakal ada beberapa perkembangan yangg saat ini mereka tetap rumuskan untuk penyelenggaraan haji yangg bakal datang, baik reguler maupun haji khusus. Ini bakal terus kita pembaruan ke depan,” lanjutnya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, kata Hilman, menyampaikan apresiasi kepada misi haji Indonesia atas suksesnya penyelenggaraan murur saat puncak haji di Armuzna. Ke depan, PPIH bakal merumuskan skenario-skenario baru untuk memberikan kemudahan dan kenyamaan bagi jemaah dalam menjalani ibadah. Misalnya, tanazul yangg terorganisir dengan baik dan lebih siap
“Mudah-mudahan apa yangg disampaikan Wamenhaj tentang kesiapan tempat selama di Arafah dan Mina bisa menjadi landasan bagi kita untuk menetapkan kemungkinan pemetaan kuota bagi jemaah haji Indonesia di masa mendatang,” tegasnya.
Hilman menambahkan, Wamenhaj dalam pertemuan ini juga mengapresiasi upaya Indonesia dalam menekan nomor kematian. Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, sampai hari ini, ada 329 jemaah wafat. Angka ini jauh lebih sedikit dibanding tahun lampau (586 pada rentang operasional yangg sama).
Sebagaimana diketahui, Indonesia menerapkan syarat istithaah kesehatan sebelum jemaah haji melakukan pelunasan. Hilman menggarisbawahi pentingnya untuk terus memperkuat skema istithaah kesehatan ini pada operasional haji 1446 H/2025 M.
“Kita berambisi ke depan bisa lebih rendah lagi. Ini bahan pertimbangan kita juga dalam memperkuat skema istithaah jemaah,” tandas Hilman. (Hns)
English (US) · 
Indonesian (ID) · 