Survei Satu Tahun Kabinet Merah Putih: Abdul Mu’ti Tertinggi, Bahlil Terendah - MuhammadiyahNews.com

KLIKMU.CO — IndoStrategi, lembaga riset independen, merilis laporan pertimbangan keahlian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Secara umum, keahlian Kabinet Merah Putih dinilai berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata nasional 3,07.

Laporan yangg dirilis pada 17 Oktober 2025 tersebut mencatat pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yangg positif, terutama dalam bagian pemberantasan korupsi yangg memperoleh skor 3,50 alias kategori sedang menuju baik. Namun, publik tetap menantikan penemuan kebijakan di sektor lain seperti stabilitas nilai (3,00), penegakan norma dan HAM (2,93), serta pembuatan lapangan kerja (2,65).

IndoStrategi menyoroti apresiasi publik terhadap keberanian pemerintah melakukan pergantian personil kabinet dan langkah tegas partai politik yangg menonaktifkan sejumlah personil DPR dinilai tidak aspiratif. Meski demikian, publik tetap menunggu realisasi janji kampanye “17+8” serta peningkatan keahlian di bagian stabilitas politik dan keamanan (3,16), kerakyatan dan kebebasan (3,14), transparansi dan akuntabilitas (3,12), investasi dan pertumbuhan ekonomi (3,09), serta stabilitas nilai peralatan (3,00).

Beberapa program unggulan pemerintah mendapat respons cukup baik, seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69). Publik menilai program-program tersebut positif, tetapi tetap perlu penguatan kelembagaan dan profesionalisme dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (2,68) dinilai berfaedah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. IndoStrategi menilai, program ini perlu perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi sekolah dan masyarakat agar tidak sepenuhnya membebani APBN.

Riset dilakukan terhadap 424 narasumber di 34 provinsi, dengan kriteria minimal pendidikan sarjana dan pekerjaan tetap, termasuk dosen, guru, aktivis, pegawai, serta pengusaha. Pengumpulan info berjalan dari awal September hingga 13 Oktober 2025 melalui wawancara, kajian buletin daring dan luring, serta arsip resmi pemerintah.

Dari hasil penelitian, terdapat 10 kementerian dengan keahlian tertinggi. Hasilnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yangg dipimpin Abdul Mu’ti meriah punya skor tertinggi (3,35). Disusul Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), serta Kementerian Pertanian (3,21). Sedangkan kementerian dengan skor terendah, meski tetap dalam kategori sedang, adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (2,81), Kementerian HAM (2,79), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2,77). Sementara Bahlil Lahadalia yangg memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendapat skor terendah (2,74).

Menurut Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, pemerintahan Prabowo–Gibran tetap berada pada tahap konsolidasi kelembagaan. Jumlah kementerian yangg lebih besar dibanding kabinet sebelumnya menuntut penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas. “Publik perlu memberi kesempatan bagi pemerintah untuk berkonsolidasi, tetapi juga tetap melakukan pengawasan agar pemerintahan bekerja keras dan menepati janji,” ujar Ali Noer Zaman.

Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik, menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan pemerintahan. “Dengan transparansi yangg tinggi, publik bisa ikut berperan-serta aktif memberikan masukan,” ujarnya.

Dalam kesimpulannya, IndoStrategi menilai kementerian teknokratik dan non-politis condong bekerja lebih efektif dibanding kementerian yangg sarat kepentingan politik. Pemerintahan Prabowo–Gibran dianggap sukses menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal, tetapi dinilai belum cukup progresif dalam reformasi struktural.

Lembaga ini memberikan delapan rekomendasi strategis untuk memperkuat keahlian kabinet, yaitu: memperkuat koordinasi lintas kementerian, memperbaiki tata kelola norma dan HAM, memastikan reformasi birokrasi melangkah konsisten, mendorong pembuatan lapangan kerja nyata, meningkatkan transparansi anggaran, menegaskan netralitas Polri dan TNI, memperkuat pemerataan pembangunan daerah, serta menjalankan program sosial berbasis info dan akuntabilitas.

(AS)