3 jam yang lalu
KLIKMU.CO – Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia (P3M–UI) merilis hasil survei nasional tentang pertimbangan keahlian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selama satu tahun Kabinet Merah Putih.
Survei yangg dilakukan pada 7–17 Oktober 2025 ini melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya dipaparkan dalam Diskusi Terbuka P3M–UI yangg digelar pada 23 Oktober 2025 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, dan dihadiri oleh dosen, peneliti, mahasiswa, serta perwakilan media nasional.
Kepala P3M–UI Prof Dr Wahyu Sulistiadi menegaskan bahwa riset ini merupakan bentuk nyata penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bagian penelitian dan pengabdian masyarakat. “Universitas tidak hanya berfaedah sebagai penghasil ilmu, tetapi juga kudu bisa menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam menilai kebijakan publik, termasuk di bagian pendidikan,” ujarnya.
Peneliti Senior P3M–UI Dr Prima Ariestonandri menjelaskan bahwa tingkat pengenalan publik terhadap beragam program unggulan Kemendikdasmen berada pada kisaran 59,3 hingga 77,7 persen. Tiga program yangg paling dikenal masyarakat adalah Program Wajib Belajar 13 Tahun (77,7%), Program Digitalisasi Pembelajaran (75,8%), dan Sistem Penerimaan Murid Baru (75,0%).
Tingkat persepsi publik terhadap penyelenggaraan program-program tersebut juga sangat positif. Sebanyak 96 hingga 98,7 persen responden menilai implementasinya sudah melangkah baik dan sangat baik.
“Menariknya, lebih dari 96 persen masyarakat meyakini bahwa program-program unggulan Kemendikdasmen berakibat langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran, kemajuan masyarakat daerah, serta perkembangan pendidikan nasional secara keseluruhan,” ujar Prima.
Secara agregat, 89,8 persen responden menilai keahlian Kemendikdasmen sudah baik dan sangat baik. Sementara itu, 89,1 persen responden optimistis kebijakan pendidikan bakal semakin baik di masa mendatang.
Dalam sesi obrolan panel, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI Prof Dr Irfan Ridwan Maksum menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, sejak kebijakan otonomi wilayah diterapkan, urusan pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Keberhasilan Kemendikdasmen sangat berjuntai pada efektivitas koordinasi dan support pemerintah daerah. Evaluasi kebijakan pendidikan juga sebaiknya melibatkan perspektif para pemangku kepentingan, seperti guru, kepala sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat sipil,” jelas Prof Irfan.
Riset nasional ini menjadi bentuk kontribusi akademik P3M–UI dalam mendorong pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy research) di bagian pendidikan. Melalui survei ini, P3M–UI berambisi hasilnya dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan mutu jasa pendidikan dasar dan menengah yangg berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.
(Budi Hartono/AS)
English (US) · 
Indonesian (ID) · 