Shutdown Pemerintah AS Berujung PHK Massal, 4.100 PNS Terimbas Kebijakan Trump - MuhammadiyahNews.com

IBTimes.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah memecat lebih dari 4.100 pegawai negeri sipil akibat kebijakan penghentian operasional alias shutdown pemerintah sejak 1 Oktober lalu.

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, jumlah pegawai yangg dipecat mencapai 4.108 orang. Berdasarkan arsip resmi yangg diajukan ke Kementerian Kehakiman pada Selasa (14/10). Dalam arsip terpisah, kementerian memperkirakan nomor itu apalagi bisa mencapai 4.278 pegawai.

Pemangkasan tersebut memang hanya sebagian mini dari total sekitar 2 juta pegawai sipil di pemerintahan AS pada awal masa kedudukan Trump. Namun, langkah ini tetap menuai kecaman luas, termasuk dari serikat pekerja federal yangg menggugat kebijakan PHK massal tersebut ke pengadilan.

Menurut serikat pekerja, pemecatan tidak semestinya dilakukan di tengah shutdown lantaran kebanyakan pegawai justru tidak menerima gaji. “PHK bukan perihal krusial yangg dilakukan saat pemerintah melakukan shutdown,” demikian isi gugatan mereka. Sidang atas gugatan itu digelar pada Rabu (15/10).

Anggota parlemen dari Maryland dan Virginia juga menentang langkah ini. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak hanya merugikan pegawai federal. Tetapi juga berakibat luas terhadap jasa publik dan perekonomian lokal di sekitar wilayah Washington D.C. Banyak instansi pemerintahan terancam tutup sementara, dan ribuan pekerja sipil berpotensi tidak menerima penghasilan tepat waktu.

“Kami tak bakal didefinisikan oleh orang-orang yangg tak punya sedikitpun empati,” ujar Don Beyer, personil DPR dari Fraksi Demokrat.

Trump berkilah kebijakan itu merupakan akibat dari kebuntuan politik anggaran akibat Partai Demokrat yangg menolak mendukung rancangan undang-undang fiskal baru. Ia menegaskan bahwa langkah ini perlu diambil untuk menekan oposisi agar mau berdiskusi dalam pembahasan anggaran. Sementara Demokrat menuding balik, menyebut pemerintahan Republik-lah yangg bertanggung jawab atas krisis tersebut dan menilai kebijakan itu sebagai corak kelalaian politik.

Shutdown bukan perihal baru bagi AS. Sejak 1981, negara tersebut sudah 15 kali mengalami penghentian operasional pemerintahan yangg berakibat besar terhadap ribuan pegawai federal dan roda ekonomi nasional.