Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Regional Jatim Resmi Dibuka - MuhammadiyahNews.com

MALANG, PIJARNEWS.ID – Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (SEKAM) Tingkat Regional Jawa Timur resmi dibuka pada Rabu (12/2/2025) di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusian (Pusdiklat) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Program yangg diselenggarakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur ini mengangkat tema “Berdaya Bersama Menuju Masyarakat yangg Berkemajuan” dan diikuti oleh delegasi PDM se-Jawa Timur serta delegasi organisasi otonom di wilayah Jawa Timur.

Ketua MPM PWM Jawa Timur Luthfi J. Kurniawan, mengungkapkan bahwa keberadaan MPM di PWM Jatim saat ini telah memasuki periode kedua. Pada periode pertama, MPM difokuskan pada pembangunan dan penguatan kelembagaan. Sementara di periode sekarang tinggal melanjutkan.

“Jadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat tidak bisa disamakan dengan Majelis lain yangg sudah ada sejak awal berdirinya Muhammadiyah,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan SEKAM Regional Jawa Timur dimotori oleh Bidang Diklat MPM PWM Jatim. Sebelumnya, MPM PWM Jatim telah mengelilingi Jawa Timur untuk membangun prasarana dengan membentuk beragam organisasi bagi petani, nelayan, pekerja migran dan difabel.

Sementara itu Ketua MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Nurul Yamin menyatakan bahwa perihal yangg menggembirakan saat SEKAM bisa dilaksanakan di UMM. Terlebih dalam sejarahnya, MPM pertama kali dibentuk di Muktamar Muhammadiyah tahun 2005 yangg letaknya juga di UMM.

“UMM seperti rumah kedua bagi Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Setiap aktivitas dan aktivitas MPM, selalu difasilitasi oleh UMM. Seperti musyawarah hngga rapat kerja nasional,”

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa berasas Amanat Muktamar Muhammadiyah ke 48, salah satu program prioritas MPM adalah meningkatkan dan memperkuat dakwah di akar rumput.

“MPM merupakan reaktualisasi sejarah berdirinya Muhammadiyah, dimana salah satu majelisnya adalah Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO). Hanya saja PKO mengalami penyederhanaan makna lantaran hanya identik dengan kesehatan saja,” katanya.

Dengan begitu keberadaan akar-akar rumput yan lain kurang mendapat perhatian dari Muhammadiyah. Maka pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2005 di UMM, Lembaga Butuh Tani dan Nelayan diubah menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat.

Ia mengatakan bahwa terdapat kompleksitas persoalan di masyarakat, terkhusus golongan marjinal. Maka butuh kekuatan kelembagaan yangg bisa menjangkau hingga akar rumput. Sebab terdapat pendekatan yangg berbeda terhadap golongan marjinal.