9 bulan yang lalu
MALANG, PIJARNEWS.ID – Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. mengungkapkan bahwa terdapat empat aspek krusial yangg perlu diupayakan agar pemerintahan yangg diemban kepala wilayah bisa melangkah sukses dan berkelanjutan.
“Keterbatasan biaya tetap menjadi problem utama pembangunan prasarana di beragam daerah. Karena itu, pemilihan skala prioritas yangg tepat adalah perihal krusial untuk dilakukan agar kepuasan masyarakat atas public utilities setara dengan pajak yangg dibayar”, ungkapnya.
Ia juga menilai bahwa prioritas yangg tepat dalam pembangunan prasarana menjadi salah satu solusinya. Setidaknya, daerah-daerah bisa menyelesaikan dulu masalah prasarana di bagian kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Ditambah dengan kemudahan akses jalan di tiga bagian itu.
Untuk prasarana di bagian wisata, ketika orang selesai menikmati tempat wisata, semestinya orang tersebut bisa bekerja lebih giat. Sebab pariwisata diharapkan dapat mengembalikan daya untuk produktif. Tujuan itu tidak bakal tercapai ketika kondisi pariwisata dan akses menuju lokasinya mengecewakan.
Begitupun di bagian pendidikan, minimal akses pendidikan dasar bagi masyarakat terpenuhi seluruhnya. Hal ini bisa dilihat dari seberapa banyak komparasi anak usia sekolah dengan yangg berguru alias Angka Partisipasi Murni (APM).
“Pemetaan info semacam itu bisa di jadikan dasar untuk pembangunan prasarana pendidikan. Jadi, prioritas penggunaan anggarannya digunakan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah bisa menuntaskan pendidikan dasar lebih dulu. Adapun untuk memaksimalkan APM adalah pendidikan gratis. Namun untuk dapat mewujudkannya, masyarakat kudu tertib dan tulus bayar pajak,” jelasnya.
Sementara untuk bagian kesehatan, keberhasilan pembangunan prasarana dapat dilihat dari aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Ada beragam macam variabel yangg bisa dijadikan tolak ukur, semisal seberapa dekat jarak akomodasi kesehatan, nomor kematian ibu setelah melahirkan, Tuberculosis (TBC), stunting, hingga kesiapan jumlah tenaga kesehatan (nakes).
Sebagai contoh, berdasar info dari Dinas Kesehatan (Dinkes) di Malang Raya, dalam 1,5 tahun, sudah ada sekitar 39 ibu mengandung yangg meninggal. Data itu bisa menjadi bahan untuk mengambil kebijakan tentang pembangunan prasarana kesehatan.
“Terpenuhinya prasarana tiga bagian di atas perlu ditunjang dengan kepantasan akses jalan. Kelayakan jalan bakal menunjang banyak hal, termasuk memecahkan masalah hambatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri,” tegasnya.
Pembangunan prasarana memang memerlukan biaya yangg sangat besar. Maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kudu bisa dimaksimalkan lantaran terdapat pajak wilayah di dalamnya. Begitupun lembaga pelaksana dan legislatif kudu bisa mendistribusikannya sesuai kondisi di lapangan.
English (US) · 
Indonesian (ID) · 