Refleksi Akhir Tahun 2024, Muhammadiyah Sampaikan Masukan Untuk Kemajuan Bangsa - MuhammadiyahNews.com

Sieradmu.com Yogyakarta – Tahun baru merupakan satu mata rantai dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun2024 kita telah melewati banyak proses dinamika di dalam kehidupan kebangsaan. Sebagai bangsa yangg besar dengan keberagaman budaya, agama, dan aspirasi, Indonesia telah melalui tantangan politik yangg sarat dengan kompetisi, polarisasi, dan angan bakal perubahan menuju arah yangg lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haedar Nashir dalam agenda Media Gathering, Refleksi Akhir Tahun 2024 di instansi PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (30/12/2024)siang.

“Pemilu 2024, yangg baru saja selesai dilaksanakan, mencerminkan vitalitas kerakyatan Indonesia. Dalam menghadapi dinamika yangg terjadi, Muhammadiyah terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dalam menyikapi dinamika politik bangsa”,katanya.

Menurutnya, Muhammadiyah menegaskan bahwa politik sejatinya bukan hanya soal kekuasaan, tetapi kudu menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai kebangsaan yangg luhur. Politik kudu menjadi perangkat untuk mempersatukan, bukan memecah belah, untuk memajukan, bukan memundurkan, dan untuk menyejahterakan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan.

“Muhammadiyah mengapresiasi kemajuan-kemajuan yangg diperoleh bangsa Indonesia di beragam bidang, Bersamaan dengan itu Indonesia tetap menghadapi banyak tantangan dan masalah yangg mesti dihadapi dan dicarikan solusi secara sistemik”,ucapnya.

Haedar Nashir menjelaskan masalah dan agenda nasional tersebut diantaranya terkait  kehidupan berakidah yangg menekankan pentingnya peran kepercayaan sebagai landasan penguatan karakter moral. Khususnya dalam menghadapi kejadian negatif seperti bunuh diri, gangguan kesehatan mental, pinjaman online, gambling online, dan pornografi.

“Pemerintah diharapkan untuk menjadikan kepercayaan sebagai pedoman penguatan nilai dalam keluarga, komunitas, dan pendidikan guna membentuk masyarakat yangg lebih baik dan sejahtera. Selain itu, pentingnya moderasi berakidah ditekankan untuk meningkatkan harmoni sosial dan budaya dalam mewujudkan kemakmuran spiritual”,jelas Haedar Nashir.

Dalam perihal penegakan norma , Muhammadiyah mendukung komitmen tinggi Presiden Prabowo untuk pemberantasan korupsi yangg tuntas dan berani. Penting disertai political will seluruh pihak di jejeran pemerintahan: ialah seluruh lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, berbareng seluruh bagiannya di dalamnya termasuk, Kejaksaan, TNI dan Polri, serta lembaga-lembaga auxiliary, hingga ke Pemda seluruh Indonesia. Demikian juga partai politik dan para politisi, hakim, jaksa, dan pihak KPK sendiri. KPK agar kembali pada khittahnya untuk menjadi lembaga independen yangg melakukan pemberantasan korupsi secara benar, adil, dan tanpa terpengaruh oleh pihak manapun.

“KPK mesti menegakkan kegunaan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih dan terperangkap politisasi. Partai politik dan para elite parpol yangg tersebar di beragam lini pemerintahan mesti menjadi contoh baik alias teladan dalam menegakkan good governance dan pola hidup tanpa korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, lantaran dalam sistem politik pasca reformasi sungguh krusial dan menentukan peran partai politik di negeri ini”,ujarnya.

Agenda besar lainnya yangg kudu dilaksanakan pemerintah adalah menyangkut upaya konsolidasi kerakyatan dengan lebih memperkuat kualitas kerakyatan yangg substantif untuk mengimbangi proses kerakyatan prosedural saat ini. Demokrasi yangg sehat mesti didukung kuat oleh seluruh lembaga pemerintahan negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, TNI, Polri, dan lain-lain hingga ke pemerintahan wilayah dalam satu kesatuan sistem.

“Pilkada selesai dan para kepala wilayah terpilih siap menjalankan tugasnya. Otonomi Daerah yangg sebesarnya memberi kewenangan bagi kepala wilayah semestinya dijalankan dengan komitmen nilai dan moral yangg tinggi untuk berdiri tegak di atas konstitusi UUD 1945 dan Perundang-undangan yangg bertindak tanpa menyalahgunakannya.

Diakhir persnyataannya Haedar Nashir juga menyinggung soal kebijakan yangg pro rakyat, Pemerintah baru hasil Pemilu 2024 baik Presiden dan Wakil Presiden maupun Anggota Legislatif DPR-Ri dan DPD-RI baru memperoleh kepercayaan sekaligus tuntutan dan angan baru untuk menjalankan Pemerintahan Negara sebagaimana mandat konstitusi, ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban bumi yangg berasas kemerdekaan, perdamaian kekal dan keadilan sosial.

” Karenanya setiap kebijakan yangg diambil sesuai otoritasnya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama, mesti berpihak sebesar-besarnya bagi kepentingan dan rencana hidup rakyat. Hindari kebijakan-kebijakan yangg menimbulkan reaksi publik dalam corak keberatan dan penolakan. Jika bermasalah di hadapan rakyat alias publik secara umum maka alangkah bijak jika melakukan koreksi dan jika perlu mencabut kebijakan tersebut tanpa perlu merasa kalah dan menang alias malu demi kepentingan bangsa sebagai bentuk sikap kenegarawanan”,pungkasnya.