IBTimes.ID – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan, sesuai dengan komitmen Presiden.
“Tadi diminta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai janji Presiden. Itu sudah kami siapkan,” ujar Purbaya seusai rapat dengan jejeran BPJS Kesehatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (ANTARA/22/10).
Meski biaya sudah disediakan, Purbaya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola di tubuh BPJS Kesehatan guna mencegah kebocoran anggaran. Ia meminta adanya pertimbangan terhadap sejumlah kebijakan yangg sudah tidak relevan.
Salah satu contohnya, kata dia, adalah patokan dari Kementerian Kesehatan yangg mewajibkan rumah sakit mempunyai 10 persen ventilator. Menurut Purbaya, ketentuan tersebut sudah tidak lagi diperlukan pascapandemi COVID-19.
“Karena sudah terlanjur membeli, akhirnya semua pasien diarahkan menggunakan ventilator, sehingga tagihan ke BPJS membengkak. Jadi, saya minta agar dievaluasi, perangkat mana yangg betul-betul perlu dan mana yangg tidak,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses revisi patokan perlu melibatkan para mahir kesehatan agar tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan medis yangg sesuai standar.
Selain soal kebijakan, Purbaya juga mendorong BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan sistem teknologi informasinya (IT). Ia menyebut BPJS mempunyai sekitar 200 tenaga IT, jumlah yangg dinilainya cukup besar dan potensial untuk dioptimalkan.
“Dengan kekuatan sebesar itu, saya minta mereka mengintegrasikan seluruh sistem IT di Indonesia dan memanfaatkan kepintaran buatan (AI),” katanya.
Menurut Purbaya, integrasi sistem digital bakal membantu mendeteksi dan menyelesaikan masalah jasa seperti klaim yangg bermasalah dengan lebih cepat. Ia menargetkan sistem tersebut dapat beraksi optimal dalam waktu enam bulan ke depan.
“Kalau ini berhasil, BPJS Kesehatan bisa menjadi sistem IT jasa rumah sakit terbesar dan terbaik di dunia,” ujarnya optimistis.
Meski begitu, Purbaya menegaskan pemerintah tidak bakal memberikan hukuman jika sasaran tersebut belum tercapai. Namun, dia berambisi BPJS Kesehatan dapat segera menuntaskan beragam pekerjaan rumah agar faedah bagi masyarakat semakin besar.
“Saya lihat masyarakat yangg kurang bisa bisa menjalani operasi mahal berkah BPJS. Itu luar biasa. Jadi, jika sistemnya bisa lebih baik, kenapa tidak kita dukung sepenuhnya,” pungkasnya.
(MS)
3 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·