Prodi Kessos FISIP dan MIKOM Pasca UMSU Gelar “Refleksi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” - MuhammadiyahNews.com

Prodi Kessos FISIP dan MIKOM Pasca UMSU Gelar “Refleksi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”

INFOMU.CO | Medan – Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Prodi Kessos FISIP) dan Progam S2 Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana (MIKOM Pasca) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar aktivitas “Refleksi 1 Tahun Kebijakan Pembangunan Sosial Pemerintahan Prabowo–Gibran”. Acara yangg berjalan di Aula FISIP UMSU, Kamis (23/10) dikemas dalam aktivitas Visiting Lecturer dengan menghadirkan pembicara Nurhadi K. Sutrisno, S.Sos., M.Si., Ph.D, Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSDK) FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan Moderator Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP, Dosen Prodi Kessos FISIP UMSU.

“Kegiatan ini kita gelar untuk melakukan refleksi terhadap jalannya pemerintahan, lantaran 20 Oktober 2025 kemarin tepat 1 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Topiknya sengaja kita pilih tentang Kebijakan Pembangunan Sosial. Salah satu tujuannya agar mahasiswa dan kita semua dapat memahami dinamika pembangunan sosial serta bisa berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah,” ujar Dekan FISIP UMSU, Dr. Arifin Saleh, M.SP dalam sambutannya ketika membuka acara.

Selain diramaikan mahasiswa FISIP dan mahasiswa S2 MIKOM, aktivitas tersebut juga dihadiri Wakil Dekan 3 FISIP Dr. Hj. Yurisna Tanjung, Ketua Prodi Kessos Dr. Sahran Sahputra, M.Sos Ketua dan Sekretaris Prodi MIKOM Pasca UMSU Dr. Muhammad Thariq, M.I.Kom, dan Dr. Sigit Hardiyanto, M.I.Kom, serta beberapa dossen lainnya. Para peserta antusias mengikuti paparan dan sesi diskusi.

Dalam pemaparannya, salah satu yangg menjadi sorotan Dr. Nurhadi adalah dinamika kebijakan sosial dari perspektif media sosial, yangg menurutnya dapat menjadi gambaran persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Dalam pandangannya, respons masyarakat di bumi digital memperlihatkan bahwa tetap ada jarak antara kebijakan yangg dibuat dan kebutuhan sosial yangg ril di masyarakat.

Lebih lanjut, Dr. Nurhadi yangg juga Pengurus Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengkritisi hubungan pemerintah pusat dan wilayah serta lemahnya perencanaan lintas sektor di tingkat kementerian. Ia menilai koordinasi antar lembaga dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan wilayah tetap belum optimal.

“Kebijakan sosial kita belum menunjukkan well-planned policy. Orkestrasi kewenangan antara pusat dan wilayah sering kali tidak nyambung, sehingga implementasinya kurang efektif,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nurhadi juga menyinggung kebijakan pembangunan sosial Pemerintahan Prabowo-Gibran yangg bisa dikatakan sudah mengarah adaptif, inklusif, dan produktif. Beberapa perihal yangg bisa diangkat jadi contoh adalah kebijakan sosial dalam perihal penanganan musibah dan kesiapan menghadapi perubahan iklim. Kemudian semua orang masuk dalam perlindungan sosial, meski dengan skema yangg berbeda-beda.

Prabowo juga concern ke peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Membuka Sekolah Rakyat yangg bisa mendongkrak nomor partsipasi sekolah, perbaikan sektor kesehatan dan pengadaan perumahan rakyat dengan subsidi. “Prabowo sudah bagus di sini. Kalau ini terus memperkuat dan meningkat maka dipastikan IPM kita juga bakal ikut meningkat. Ini perlu diapresiasi,” ujarnya. (  ***    )