7 bulan yang lalu
Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa
WARTAMU.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Senin (24/2/2025). Lembaga ini diproyeksikan untuk mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi dengan perputaran aset mencapai 900 miliar dolar AS (Rp 14.000 triliun) dan modal awal sebesar 20 miliar dolar AS (Rp 325,8 triliun).
Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa, menilai kehadiran BPI Danantara merupakan langkah positif dan menjadi terobosan penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Namun, ia juga menyoroti beberapa aspek yang harus diperhatikan agar lembaga ini dapat berjalan efektif dan transparan.
“Dengan nilai potensi ekonomi dan aset yang dikelola mencapai ribuan triliun, BPI Danantara harus diisi oleh orang-orang profesional, bersih, serta bekerja secara penuh dan sesuai harapan,” ujar Putri Khairunnisa kepada media, Sabtu (1/3/2024), di Jakarta.
DPP KNPI menolak Rosan Roeslani sebagai Kepala (CEO) BPI Danantara karena ia juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut Nisa, rangkap jabatan ini berisiko merusak reputasi BPI Danantara serta menimbulkan konflik kepentingan.
“Rangkap jabatan ini bisa merusak reputasi BPI Danantara dan berpotensi melahirkan konflik kepentingan. Silakan memilih: mundur sebagai Menteri atau fokus sebagai CEO BPI Danantara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nisa menyatakan bahwa DPP KNPI akan terus mengawasi permasalahan ini, karena posisi Rosan Roeslani yang merangkap jabatan dinilai tidak masuk akal dan dapat mengganggu efektivitas kinerja.
“Pak Rosan harus mundur dari salah satu posisi saat ini. Mengelola dana dan aset bernilai ribuan triliun sambil nyambi jadi menteri itu berbahaya. Bisa kolaps kalau dikelola setengah-setengah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar kasus-kasus seperti Jiwasraya dan Asabri menjadi pelajaran, karena jika salah kelola, dampaknya bisa menghancurkan perekonomian nasional. Nisa juga meminta Pandu Syahrir, yang menjabat sebagai Wakil Kepala BPI Danantara, untuk segera melepaskan semua jabatannya di perusahaan swasta guna menghindari konflik kepentingan.
“Kami juga mendesak Bung Pandu Syahrir agar bertindak profesional dan mundur dari jabatan-jabatan di perusahaan lain. Ini agar BPI Danantara dapat berjalan dengan optimal tanpa ada kepentingan lain yang mengganggu,” pungkas Nisa.
Peluncuran BPI Danantara diharapkan menjadi solusi strategis dalam meningkatkan investasi dan perekonomian Indonesia. Namun, tantangan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan lembaga ini masih menjadi perhatian berbagai pihak.
Dibaca: 2,643
English (US) · 
Indonesian (ID) · 