Pemprov Jateng Bersama KPK Replikasi Program Desa Antikorupsi - MuhammadiyahNews.com

SEMARANG, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbareng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mereplikasi program desa antikorupsi di 372 desa di wilayah Jawa Tengah. Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana menjelaskan bahwa selama ini sudah ada 30 desa antikorupsi di Jateng.

“Tahun 2024 ini bakal direplikasi pada 372 desa di 29 kabupaten/kota. Ini berangkaian dengan aktivitas antikorupsi,” ujarnya saat menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rakor Pemberantasan Korupsi mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, pemberantasan korupsi perlu dilakukan oleh semua pihak, termasuk para kepala wilayah bisa menjadi contoh dalam membangun integritas dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya. Selain itu, semua pihak agar melakukan pencegahan terhadap praktik suap, gratifikasi, dan pungli dalam pelayanan publik.

Ia memastikan bahwa pelayanan terbaik merupakan prioritas dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Sejumlah upaya pencegahan, kata dia, telah dilakukan oleh Pemprov Jateng, salah satunya deklarasi pembangunan area integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di setiap organisasi perangkat wilayah (OPD).

“Pencegahan ini lebih baik daripada penindakan. Korupsi ini berakibat negatif bagi pembangunan dan merugikan negara. Maka perlu kita perangi dan lawan,” katanya.

Berkaitan dengan optimasi pelayanan publik yangg baik dan berintegritas, seluruh kabupaten/kota di Jateng juga sudah mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP). Mayoritas pelayanan publik di Jateng juga sudah menggunakan teknologi info alias berbasis digital.

“Digitalisasi pelayanan publik ini dampaknya sangat besar untuk mengurangi praktik suap-menyuap,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa pihaknya berbareng tim saber pungutan liar (pungli) dan MenPANRB berupaya menutup setiap kesempatan terjadinya praktik pungli. Sebab, kata dia, pelayanan publik yangg baik dan berintegritas bagian dari mewujudkan kesejahteraan dan kepintaran bangsa.

Namun, dia mengingatkan bahwa yangg paling utama dalam rangka pemberantasan korupsi adalah teladan alias contoh dari ketua lantaran sebaik-baiknya sistem tidak cukup jika tidak mempunyai ketua yangg baik.

“Kalau punya pemimpin yangg baik, berkomitmen, dan berintegritas, meskipun ada kesempatan untuk korupsi, dia tidak bakal memanfaatkan itu. Maka krusial sekali bisa memilih ketua yangg baik,” ungkapnya sebagaimana dikutip Antara.

Untuk itu, Alex mengingatkan kepada seluruh masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 untuk memilih pimpinan-pimpinan alias kepala wilayah yangg berintegritas.