Pemkab Kediri Naikkan Tunjangan Ketua RT dan RW - MuhammadiyahNews.com

KEDIRI, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Kediri meningkatkan tunjangan untuk ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan nominal Rp300 ribu per bulan alias naik dari Rp250 ribu per bulan dan bakal mulai diberikan pada September 2024.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kediri, Minggu (8/9/2024), mengatakan tunjangan itu bagian dari komitmen pemerintah kabupaten untuk memberikan penghargaan atas keahlian dari RT/RW di kabupaten ini.

“Mulai September ini Rp300 ribu tanpa pangkas pajak dan iuran BPJS Ketenagakerjaan ditanggung pemerintah. Kenaikan tunjangan diberikan secara bertahap,” ujarnya.

Ia menambahkan, kenaikan tunjangan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa kerja RT/RW yangg merupakan garda terdepan di tengah masyarakat dan diharapkan dapat lebih memperhatikan penduduk di lingkungannya.

Sesuai tugasnya, kedudukan RT dan RW adalah membantu desa dalam bagian pelayanan pemerintahan termasuk dalam menyediakan info kependudukan dan perizinan serta melaksanakan tugas lain yangg diberikan kepala desa.

Khusus di Kabupaten Kediri, dari 26 kecamatan 343 desa dan satu kelurahan terdapat RT dan RW sebanyak 12.149 dengan rincian 9.381 RT dan 2.768 RW.

“Kenaikan ini tentunya secara bertahap, tapi kerjanya RT dan RW pasti juga bakal semakin diawasi warga,” ungkapnya sebagaimana dikutip Antara.

Ia pun mengingatkan soal tantangan ke depan bagi RT dan RW mulai dadi adanya bandara, pembangunan jalan tol, stadion, rumah sakit, dan pembangunan yangg bergerak sigap di Kabupaten Kediri. Menurutnya, tantangan-tantangan itu memerlukan kerja sama dengan semua pihak termasuk RT dan RW.

Selain itu, Pemkab Kediri turut membujuk obrolan RT dan RW untuk mengetahui persoalan yangg ada di masyarakat agar dapat ditindaklanjuti seperti infrastruktur, usulan pembaharuan gedung sekolah, dan pembangunan TPS 3R untuk menghindari pembuangan sampah di sungai.

Pihaknya sekaligus memberikan apresiasi kepada Ketua RT dan RW atas komitmen pelayanan yangg diberikan. Terlihat dari usulan yangg disampaikan semua untuk kepentingan masyarakat.

“Kabupaten ini sedang melakukan lompatan besar, butuh kerja keras dan ini butuh peran serta RT dan RW,” tegasnya.

Sementara itu, untuk mendukung perbaikan sarana prasarana di Kabupaten Kediri, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp51 miliar dari APBD kabupaten tersebut, yangg diperuntukkan program support finansial unik (BKK) dan dibagikan ke seluruh desa.

Anggaran sekitar Rp51 miliar tersebut, setiap desa mendapatkan sekitar Rp150 juta. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan desa. Dengan anggaran tersebut diharapkan pembangunan prasarana bisa merata dan dirasakan oleh masyarakat.

Program tersebut juga bakal terus dilanjutkan hingga tahun-tahun mendatang sebagai corak komitmen pemerintah wilayah untuk peningkatan infrastruktur. Pemerintah meminta kepada pemerintah desa agar melaksanakan program tersebut sesuai patokan yangg berlaku, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.