Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan APBD Award Tahun 2024 - MuhammadiyahNews.com

BANYUWANGI, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sukses meraih penghargaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Award kategori “Realisasi Belanja Tertinggi” tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan ini diberikan dalam rangka mengapresiasi pemerintah wilayah yangg sukses dalam mengelola (APBD) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Atas dasar itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan apresiasi Rp6,4 miliar dari

“Terima kasih kepada pemerintah pusat yangg telah memberikan apresiasi pada Banyuwangi, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan keahlian pengelolaan finansial wilayah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada Sabtu (21/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa APBD Banyuwangi selama ini digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan program prioritas pembangunan wilayah baik yangg wajib, unggulan dan penunjang serta program wilayah juga disinkronkan dengan program pusat dan provinsi.

“Sinkronisasi kami lakukan untuk memastikan pengharmonisan dan sinergi dalam penyelenggaraan pembangunan, agar ada keberlanjutan antara program di pusat dan provinsi dengan daerah,” ujarnya.

Sedangkan untuk bisa merealisasikan penyerapan shopping APBD tinggi, kata Ipuk, Pemkab Banyuwangi menerapkan kebijakan tepat anggaran dan membangun kerjasama serta kekompakan dengan beragam pihak.

“Mulai dari perencanaan anggaran yangg tepat, penguatan kapabilitas SDM, efisiensi pengelolaan belanja, penggunaan teknologi informasi, kerjasama dengan sektor swasta, pemantauan dan pertimbangan secara intensif, percepatan proyek prasarana hingga partisipasi masyarakat. Semuanya dilakukan agar program yangg direncanakan bisa segera terealisasi,” jabarnya sebagaimana dikutip Antara.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi Guntur Priambodo menambahkan salah satu parameter penilaian penghargaan ini adalah pada kecepatan penyerapan shopping APBD.

“Yang dinilai adalah apakah setelah APBD disahkan, langsung terjadi penyerapan shopping yangg sesuai dengan anggaran kas,” katanya.