1 tahun yang lalu
BANTUL, PIJARNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkatkan status jalan di pedesaan menjadi kewenangan kabupaten, agar pembangunan dan perbaikan infrastrukturnya bisa dibebankan melalui anggaran pendapatan dan shopping wilayah (APBD).
“Ke depan di tahun 2025 sampai seterusnya sampai tuntas kami mau menyelesaikan jalan-jalan desa yangg statusnya sudah kami naikkan menjadi jalan kabupaten,” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, di Bantul, Rabu (4/8/2024).
Menurutnya, jalan-jalan yangg ada di perdesaan yangg statusnya jalan desa perlu dinaikkan menjadi jalan kabupaten, lantaran sampai kapan pun anggaran pendapatan dan shopping desa (APBDes) itu tidak bisa untuk memperbaiki jalan-jalan desa yangg panjang.
Ia mengatakan, jikalau anggaran desa bisa membiayai prasarana desa, dimungkinkan kudu menyingkirkan urusan-urusan aktivitas desa yangg lainnya, dan justru rawan bagi pembangunan desa itu sendiri.
“Maka sudahlah jalan desa ini kita ‘take over’ oleh kabupaten, agar ini menjadi road map-nya kabupaten untuk pembangunan prasarana pedesaan,” ujarnya sebagaimana dikutip Antara.
Dengan demikian, APBDes tersebut oleh lurah alias kepala desa, agar difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun aktivitas yangg langsung dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Karena untuk membangun jalan seperti ruas jalan Jejeran Pleret sepanjang 1,8 kilometer saja butuh anggaran sebesar Rp3,5 miliar, belum jalan-jalan kampung yangg rusak-rusak itu kelak bakal kita naikkan statusnya menjadi jalan kabupaten,” jelasnya.
Oleh lantaran itu itu, pembangunan prasarana pedesaan itu menjadi prioritas Bantul, apalagi setiap tahun kudu dialokasikan anggaran yangg semakin besar, seperti pada 2024 yangg dianggarkan sebesar Rp81 miliar untuk pembangunan jalan.
“Kami semakin percaya bahwa pembangunan prasarana itu betul-betul menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan. Jadi ini Mbangun Bantul Seko Kampung,” tutupnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) · 