Muhammadiyah Siapkan Buku Saku Hadapi Pemilu 2024 - MuhammadiyahNews.com

Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy, saat memaparkan hasil Rapat Kerja LHKP PWM JATIM, Senin (20/3).

MALANG, PIJARNEWS.ID – Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 tinggal hitungan bulan. Pesta kerakyatan lima tahunan itu dijadwalkan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sederat rencana tindakan pun disiapkan secara matang oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur dalam menghadapi Pemilu 2024.

Salah satunya LHKP PWM Jatim berupaya menyiapkan kitab saku pedoman politik menghadapi Pemilu 2024. Program tersebut dinilai krusial untuk memandu penduduk Muhammadiyah agar tidak tersesat dalam hiruk pikuk Pemilu 2024. Buku saku tersebut juga dibuat untuk bisa dijadikan preferensi politik bagi penduduk Muhammadiyah, utamanya di Jatim.

Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy mengatakan, sebagai lembaga pembantu ketua Persyarikatan Muhammadiyah, nan salah satu tugas pentingnya adalah mengawal sikap dan pandangan politik Muhammadiyah agar dapat dipahami oleh masyarakat, khususnya penduduk Muhammadiyah, merasa perlu untuk membikin “Buku Saku Pedoman Politik Menghadapi Pemilu 2024.”

“Penyusunan kitab ini dilakukan agar masyarakat, khususnya penduduk Muhammadiyah tidak terombang-ambing oleh isu-isu nan tidak bertanggung jawab, baik itu hoax, buletin nan menyesatkan dan buletin nan tidak bertanggung jawab lainnya,” ujarnya dalam pleno Rapat Kerja Bersama Majelis-Lembaga PWM Jatim di Aula Taman Sengkaling UMM Malang, Senin (20/3) kemarin.

Pemaparan Proker ini disaksikan oleh personalia dan personil Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), dan Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thoyibah PWM Jatim. Adapun Majelis-Lembaga tersebut dibawah naungan Wakil Ketua PWM Jatim Muhammad Khoirul Abduh dan Dr Nazaruddin Malik.

Politikus Partai Perindo ini mengungkapkan, LHKP PWM Jatim memandang Pemilu 2024 ada potensi kerawanan, ialah terjadinya perpecahan dalam masyarakat nan bermulai dari sikap nan salah dalam berpolitik dan mendukung calon nan membabi buta dengan menghalalkan segala cara.

Pada sisi lain, rumor nasional dan jenis kepentingan nasional juga memberikan tekanan kepada masyarakat dan bisa jadi juga kepada penduduk Muhammadiyah untuk bersikap nan berbeda dan menjauhkan dari sikap demokratis.

“Buku Saku, pasti bukan menyelesaikan segala persoalan atas problematika politik nan hadir, namun sedikitnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sikap berpolitik nan solutif, edukatif, pandai dan dapat di pertanggung jawabkan,” tegas Mirdasy.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jatim itu menambahkan, perihal lain nan juga krusial adalah kitab saku ini dapat mendorong partisipasi penduduk Muhammadiyah dalam Pemilu 2024, untuk lebih aktif baik keikut sertaan pemilihan, maupun pengawasannya agar Pemilu kedepan lebih adil, jujur, terhormat dan demokratis.

“Selambat-lambatnya Buku Saku itu kita terbitkan pada bulan Desember 2023. Semoga tidak ada hambatan dalam penyusunan kitab dan dapat terwujud. Juga segera kita sosialisasikan hingga ke ranting-ranting Muhammadiyah,” tandas Mirdasy.

Sementara, Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh menegaskan, peran LHKP sangatlah krusial dalam membimbing penduduk Persyarikatan bisa sejuk ayem ketika mengarungi hiruk-pikuk pesta kerakyatan tahun 2024 mendatang.

“LHKP itu ibaratnya nakhoda dari kapal besar berjulukan Muhammadiyah. Sebagai nakhoda kapal nan handal, kudu bisa membawa penumpang selamat melewati ombak besar, angin hujan dan angin besar politik,” pintanya.

Karenanya LHKP dengan setiap programnya kudu bisa membikin pengaruh tenang dan mencerahkan. Bukan sebaliknya, malah membikin gaduh dan gupuh penduduk Persyarikatan menghadapi tahun politik 2024.

“Sudah seyogyanya LHKP konsentrasi dan bisa menyajikan info nan jeli untuk kepentingan pengambilan keputusan, utamanya menyakut kebijakan politik. Karena kebijakan segela perihal tidak bisa dilepaskan dari politik. LHKP juga perlu melakukan inventarisasi Kader Politik Persyarikatan di tahun politik 2024,” pungkas Abduh. (Aan Hariyanto/Hen)