Monitoring di LPKNI Klaten, Disperindag Jateng: Banyak Konsumen Mengadu Soal Pinjol - MuhammadiyahNews.com

Sieradmu.com Klaten – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan  Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesa di  kantor secretariat Dukuh Gedongan, Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk Klaten, Jawa Tengah, Rabu (4/9/2024)siang.

Rombongan yan dipimpin  Nila Ayu Paramithasari, Kepala Sub Koordinator Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah di terima Ketua LPKNI slamet Komarudin didampingi sejumlah pengurus.

Kunjungan ini dalam rangka koordinasi sekaligus pemetaan Lembaga Perlindungan Konsumen Mandiri setelah kewenangan pengawasan perlndungan konsumen beranjak dari kabupaten ke provnsi sesuai dengan kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai kewenanganpemerinah pusat yangg dilaksanakan Kementrian dan lembaga pemerintah non ementrian.

Melalui kunjungan in kita dapat mengetahui keahlian LPKSM dalam melakukan pengawasan perlindungan konsumen sesuai dengan kewenangannya. Melakukan koordinasi untuk peningkatan pengawasan terhadap ha perlindungan konsumen sesuai yangg diatur Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurutnya secara berjenjang Dinas Perindustrian Perdagangan mulai melakukan penataan mengenai LPK ini termasuk BPKSK dan LPKSM, Diakui peran LPKSM sangat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan mengenai perlindungan konsumen.

Dalam dua tahun teakhir Dinas Perindustian Perdagangan banyak menerima pengaduan konsumen mengenai perbankan, koperai dan pinjaman online

Ketua LPKNI slamet Komarudin berambisi dengan adanya pembinaan ini aka ada hubungan yangg erat antara LPKSM dengan Dinas yangg menangangi persoalan perlindungan konsumen.

Menuurtnya LPKNI sejauh ini aktif dalam menlakukan pengawasan peralatan dan jasa yangg beredar, menerima pengaduan konsumen mengenai beragam persoalan seperti perbankan, finance, koperasi dan lainnya.

“Beberapa persaoalan yangg sudah kita tangani dan dikoordinasikan dengan Dinas mengenai seperti merebaknya air minum dalam bungkusan tanpa ijin di Gunung Kidul, ijin Praktek kesehatan , apalagi belum lama ini kami juga melakukan pengawasan mengenai gula rafinasi, peredaran dan regulasinya”,pungkas Slamet.