Menag RI; Pemberdayaan Perempuan Harus Jadi Prioritas Utama - MuhammadiyahNews.com

JAKARTA, PIJARNEWS.ID – Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya pemberdayaan wanita sebagai fondasi ketahanan family dan bangsa. Hal tersebut disampaikan dalam aktivitas Seminar Tanwir I Aisyiyah dengan tema “Ketahanan Keluarga” pada Kamis (16/1/2025).

Ia juga menyoroti peran wanita dalam menciptakan generasi berbobot serta mendorong kesetaraan kelamin di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa pemberdayaan wanita kudu menjadi prioritas utama.

“Tidak bakal ada ketahanan family tanpa pemberdayaan perempuan. Tidak ada ketahanan nasional tanpa kekuatan perempuan. Generasi yangg baik hanya bisa lahir dari wanita yangg diberdayakan,” katanya.

Ia lantas menyoroti bahwa ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan wanita menjadi akar dari beragam masalah sosial, termasuk kekerasan seksual. Dalam sosiologi, relasi kuasa merujuk pada kekuasaan kekuatan satu pihak terhadap pihak lain. Relasi kuasa yangg timpang, disebabkan lantaran legitimasi penafsiran kepercayaan dan budaya masyarakat yangg patriarkhis.

“Allah memberikan kekuatan kepada laki-laki dan wanita secara seimbang, tetapi budaya patriarki mengalihkan kekuatan wanita kepada laki-laki, sehingga terjadi ketimpangan yangg memicu patologi sosial,” jelasnya.

Relasi kuasa kudu digugat dan diprotes. Hal tersebut bisa dilakukan dengan meninjau kembali penafsiran yangg timpang. Ia menekankan pentingnya reinterpretasi terhadap pemahaman agama, khususnya fikih perempuan, untuk menghapus tafsir-tafsir yangg bias gender.

Relasi kuasa juga dapat menyebabkan problem perceraian. Ia menyoroti tingginya nomor perceraian di Indonesia. Pada tahun 2023, 40% perceraian terjadi dalam lima tahun pertama pernikahan, dengan 80% kasus pisah gugat berasal dari kota besar.

Ia mengingatkan pentingnya menguatkan ketahanan family dengan relasi yangg adil. Pasalnya, problem perceraian rentan melahirkan orang miskin baru, terutama wanita dan anak lantaran kebanyakan wanita yangg akhirnya menanggung nafkah keluarga.

Dalam kesempatan tersebut, dia membujuk para wanita ‘Aisyiyah untuk menjadi pelopor perubahan, tidak hanya melakukan edukasi, tetapi juga tindakan nyata di masyarakat. Ia juga membujuk ‘Aisyiyah untuk menjalin kerja sama umum dengan Kementerian Agama dalam mendukung pemberdayaan wanita di Indonesia.

Ia berambisi inisiatif ini dapat menciptakan perubahan signifikan dalam tiga tahun mendatang, khususnya dalam menyeimbangkan relasi kuasa dan mendorong izin yangg berpihak pada perempuan.