Mahasiswa FISIP UMM Diajari Bahaya Money Politic - MuhammadiyahNews.com

MALANG, PIJARNEWS.ID – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyelenggarakan seminar dengan tema ‘Masa Depan Moralitas Politik Indonesia: Dialektika Dramaturgi Politik Praktis Kekinian’.

Dalam seminar tersebur, datang beberapa pembicara seperti Ahmad Warits, S.IP selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dosen Ilmu Pemerintahan UMM Dr. Saiman, M.Si, hingga master komunikasi politik Zen Amirudin, M.Med.Kom.

Warits memaparkan ada beberapa rumor krusial politik kekinian di Pemilu 2024 lalu. Di antaranya, patokan main yangg sigap berubah saat tahapan telah berjalan, money politic yangg semakin brutal, partisipasi politik rendah, Bawaslu tidak bisa menjangkau perilaku money politic, serta netralitas Kepala Desa/ASN/TNI/Polri.

Ia mengatakan, terdapat setidaknya 130 kasus politik duit di Indonesia yangg berasal dari temuan dan laporan.

“Ini ancaman dan bakal mempengaruhi proses pembuatan kebijakan negara terutama kebijakan anggaran tingkat kabupaten maupun kota”, ujarnya.

Sementara itu, Zen Amiruddin menyoroti mengenai dialektika dramaturgi politik di Indonesia. Dramaturgi adalah teori yangg diperkenalkan oleh Erving Goffman dalam sosiologi yangg mengibaratkan kehidupan sosial sebagai sebuah pagelaran teater yangg ada di front stage dan backstage.

Dalam bumi politik, ini berfaedah bahwa tokoh politik seperti politisi, partai, ataupun golongan masyarakat memainkan peran tertentu yangg terlihat oleh publik.

Moralitas dan dramaturgi dalam politik dapat dilihat dari tiga aspek utama, ialah pencitraan, manipulasi opini publik, dan komersialisasi politik. Pencitraan merujuk pada upaya untuk menampilkan gambaran tertentu yangg dapat mengaburkan nilai-nilai moral yangg semestinya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik.

Manipulasi opini publik seringkali berujung pada polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sedangkan komersialisasi politik menjadikan ketenaran dan elektabilitas sebagai komoditas yangg diperdagangkan, mengorbankan nilai-nilai moral demi untung politik.

“Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendidikan karakter, reformasi birokrasi, penguatan pengawasan masyarakat, penguatan partai politik, serta peran media massa yangg lebih kuat”, tegasnya.

Disisi lain, Saiman mengungkapkan sederet masalah politik. Mulai dari korupsi pejabat publik, dinasti politik, money politik, intervensi oligarki, politik transaksional, pemilu biaya tinggi, lemahnya integritas pemimpin, dan lemahnya pengawasan legislatif serta masyarakat.

“Korupsi adalah salah satu keresahan di masyarakat. Uang negara yangg semestinya bisa untuk kemakmuran, malah dimakan dna dinikmati diri sendiri,” katanya.