2 tahun yang lalu
YOGYA – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY menyelenggarakan Sekolah Sistem Kepemiluan, Selasa (20/6). Kegiatan di Gedung PWM DIY ini diikuti 20 peserta dari Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo. Mereka berencana mengikuti seleksi KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten.
Empat narasumber yangg dihadirkan dalam aktivitas daring dan luring ini adalah Pramono U. Thanthawi, S.Ag., M.A. (anggota Komnas HAM, Komisioner KPU 2017-2022), Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P., M.A. (dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mantan Ketua Bawaslu RI), Hamdan Kurniawan, S.I.P., M.A. (Ketua KPU DIY), dan Drs. Farid B. Siswantoro, M.I.P. (Ketua LHKP PWM DIY, Ketua Komite Disabilitas DIY).
Menurut Ketua PWM DIY, Dr. Muhammad Ikhwan Ahada, S.Ag., M.A., pemilu menjadi satu dari sekian peran kebangsaan yangg bisa diambil oleh persyarikatan. Ia mengimbau, peran tersebut dijadikan sebagai arus utama, agar Muhammadiyah betul-betul mempunyai peran-peran strategis dan krusial untuk keberlangsungan kerakyatan dan negara.
“Selamat kepada para kader dan peserta untuk kemudian berkecimpung kepada bumi politik. Tentu, bapak dan ibu semuanya sudah mengerti bahwa Muhammadiyah menjaga kedekatan yangg sama dengan semua parpol,” kata Ikhwan.
Hasil Muktamar 44 di Jakarta tahun 2000 adalah tentang gimana peran Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat 6 poin dan salah satu poinnya adalah dalam percaturan politik, kader diharapkan membawa maslahah, ishlah, dan ihsan.
“Sekolah system pemilu ini menjadi modal kita semuanya. PWM DIY berambisi dengan memohon kepada Allah SWT, apa yangg menjadi upaya ini diringankan olehNya,” minta Ikhwan.
Sementara itu, Ketua LHKP PWM DIY Farid Bambang Siswantoro mengatakan, kader persyarikatan diharuskan memberi kontribusi optimal kepada negara sebagai corak wawasan kebangsaan.
Kegiatan ini, katanya, sebagai corak support dari Muhammadiyah yangg notabene ikut mendirikan Republik Indonesia, dengan mengirimkan putra dan putri terbaiknya untuk berkecimpung ke beberapa tempat, khususnya KPU dan Bawaslu.
Mengingat kader persyarikatan cukup banyak, maka LHKP memandang perlu memberikan pembekalan kepada mereka.
“Para pembicara kita hadirkan untuk memberikan masukan kepada peserta, bukan hanya yangg sifatnya teknis operasional, juga mengetahui nilai kerakyatan seperti apa dan membawa misi profetik seperti yangg diemban oleh persyarikatan,” harapnya. (*)
Wartawan: Dzikril Firmansyah
English (US) · 
Indonesian (ID) · 