Kemendes PDT Bersama PKP, Kolaborasi Bangun 2 Juta Rumah di Desa - MuhammadiyahNews.com

JAKARTA, PIJARNEWS.ID – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berbareng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka kesempatan kerjasama untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kerjasama itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa (11/2/20245).

Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal membangun tiga juta rumah, ialah satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di area pesisir.

“Jadi nomor 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa lantaran kebanyakan pesisir yangg jumlahnya sekitar 12.000 area pesisir di info di Indonesia itu kebanyakan berada di desa,” katanya.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa bakal menjadi bagian krusial dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, terdapat 185 sektor yangg mengenai dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh lantaran itu, kerjasama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT berbobot krusial untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yangg bakal dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ucapnya sebagaimana dikutip Antara.

Sementara itu, Yandri Susanto menyambut baik kesempatan kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut.

Menurutnya, terdapat banyak perihal yangg bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh lantaran itu, pihaknya bakal membikin konsep dan model di beberapa desa yangg bakal dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR alias perusahaan bakal dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen biaya desa yangg dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta support luar negeri alias biaya dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, jika itu sudah sukses tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan keahlian di desa itu masing-masing, termasuk tadi yangg perumahan pesisir ya, jika pesisir itu pasti di desa semua, nyaris itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” jelasnya.