Haedar Nashir Sampaikan Pesan untuk Kepala Daerah yang Baru Dilantik - MuhammadiyahNews.com

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir sampaikan selamat atas Pelantikan Kepala Daerah oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/25) di Jakarta.

Haedar membujuk berterima kasih kepada Allah nan Maha Kuasa serta berterima kasih kepada seluruh rakyat. Haedar juga berambisi pasca pelantikan tidak perlu dirayakan secara berlebihan, karena dipilih keterpilihan dan kemenangan itu ada beban dan tanggung jawab yangg sangat besar.

Sebagai bagian dari semangat beragam spirit dan pemikiran selaku penduduk bangsa, Haedar dengan rendah hati membujuk kepada kepala wilayah terlantik untuk memperhatikan lima perihal penting.

Pertama, para kepala wilayah berbareng keluarga, kerabat, dan lingkaran pendukungnya krusial menghayati dan memaknai mandat politik itu sebagai petunjuk dan kepercayaan yangg tinggi untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan hidup rakyat.

“Mandat tersebut sepenuhnya demi dan untuk rakyat serta tidak untuk kepentingan diri, dinasti, dan kroni. Sebagaimana asa nilai demokrasi, maka perlakukan penduduk yangg memilih maupun tidak memilih seluruhnya secara setara tanpa diskriminasi, sebagai bentuk kepemimpinan kepala wilayah untuk semua,” katanya.

Kedua, semangat otonomi wilayah yangg diberikan konstitusi hendaknya dipahami dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memajukan kehidupan wilayah di beragam bagian sejalan perwujudan cita-cita nasional.

Haedar berambisi otonomi wilayah mesti berada dalam spirit Persatuan Indonesia dan berdiri tegak di atas koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dia juga berpesan agar menghindari penumbuhan ego kedaerahan yangg dapat meluruhkan jiwa Bhineka Tunggal Ika.

“Seluruh kepala wilayah terpilih alangkah baiknya membangun jalinan erat keindonesiaan untuk satu Indonesia milik semua,” imbuhnya.

Baca Juga: Pentingnya Pendidikan Politik, Pendidikan Kewarganegaraan

Ketiga, wilayah dengan seluruh kandungan kekayaan di dalamnya betul-betul dipergunakan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945, ialah Bumi dan air dan kekayaan alam yangg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam menjalin kerja sama dan membuka kesempatan investasi dengan pihak manapun baik domestik maupun asing hendaknya berada dalam koridor konstitusi tersebut.

Jauhi kebijakan dan kerja sama yangg merugikan kepentingan wilayah dan rakyat serta masa depan Indonesia. Utamakan kesejahteraan penduduk dan kondisi lingkungan setempat.

Kemiskinan, kesenjangan sosial, gizi buruk, stunting, dan beragam masalah yangg dihadapi penduduk masyarakat krusial menjadi perhatian utama.

Keempat, para kepala wilayah kudu selesai dengan dirinya dan berkeinginan sepenuh jiwa-raga untuk berkhidmat bagi kepentingan rakyat Indonesia. Jauhi segala corak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, baik terselubung maupun terbuka.

“Jalankan efisiensi sebagaimana telah menjadi political-will dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Segala corak mobilitas termasuk kunjungan kerja mesti memperhatikan asas efisiensi dan tidak berkarakter pemborosan. Bagi rakyat duit seribu rupiah itu sangatlah berguna, sehingga krusial para ketua wilayah bersikap simpati, empati, dan peduli,” katanya.

Kelima, para kepala wilayah beserta elite masyarakat setempat dan nasional diharapkan menghadirkan keteladanan hidup dan spiritualitas luhur berbasis nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan adiluhung bangsa. Rakyat saat ini memerlukan teladan kebaikan dari para pemimpinnya.

“Seraya terus mengedukasi rakyat agar menjadi penduduk yangg berbudi pekerti kuat, disiplin, mandiri, beretika luhur, maju, dan mengembangkan solidaritas sosial yangg baik antarsesama. Keberagamaan dan nilai dasar Ketuhanan nan Maha Esa mesti menjadi landasan utama dalam perikehidupan elite dan penduduk bangsa di bumi Indonesia,” tutupnya. (Adam)-sa