Guna Percepatan Peresmian Desa Sadar Hukum, Kanwil Kemenkunham Jateng dan BPHN Melakukan Audiensi dan Koordinasi - MuhammadiyahNews.com

SEMARANG, PIJARNEWS.ID – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto melakukan audiensi dan koordinasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (22/10/2024) di Semarang guna membahas percepatan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Turut mendampingi Tejo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan, dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi A.

Kehadiran Kakanwil dan rombongan disambut Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana yangg didampingi Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati dan Plt. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan.

“Audiensi dan koordinasi ini bermaksud untuk membahas peresmian dan pengukuhan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024”, ujarnya.

Membahas peresmian dan pengukuhan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kakanwil mengatakan jika saat ini terdapat 8.563 desa/kelurahan yangg ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, namun baru 221 desa/kelurahan yangg diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

“Oleh lantaran itu, percepatan pembinaan Desa Sadar Hukum menjadi sangat penting,” katanya.

Kakanwil meminta pengarahan lebih lanjut kepada Kepala BPHN mengenai agenda peresmian 109 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Tengah.

Menanggapi perihal itu, Kepala BPHN menyebut bahwa dengan adanya perubahan situasi dan kondisi di lingkungan pemerintah maupun organisasi baru-baru ini, tentunya sedikit banyak berakibat dalam aktivitas lembaga ke depannya. Ia pun menyarankan agar agenda peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum digelar menjelang akhir triwulan IV tahun ini.

“Selama menunggu agenda peresmian, segera lakukan persiapan, koordinasi dengan baik dengan pemerintah wilayah dan mitigasi akibat alias hambatan yangg bakal terjadi,” jelasnya sebagaimana dikutip Antara.

Dengan koordinasi yangg baik dan langkah-langkah strategis yangg telah dirancang, diharapkan program-program norma di wilayah Jawa Tengah dapat melangkah lebih efektif dan efisien.