Ditugaskan Di Komisi C, Anton Lami Suhadi Siapkan Strategi Peningkatkan PAD Jateng - MuhammadiyahNews.com

Sieradmu.com Klaten – Melanjutkan perjuangannya sebagai wakil rakyat, Anggota DPRD Jawa Tengah, Anton Lami Suhadi pada periode ini mendapatkan amanah dari partai duduk di Komisi III yangg membidangi finansial daerah, pendapatan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan upaya milik negara, perusahaan patungan dan penanaman modal dan badan jasa umum daerah.

Hal tersebut disampaikan saat menggelar aktivitas penyampaian kebijakan melalui media tradisional yangg berjalan di gedung serba guna Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jum’at (31/1/2025) malam.

“Penyampaian kebijakan dan keahlian sebagai wakil rakyat sekaligus upaya melestarikan kesenian tradisonal bakal terus kami lakukan pada masa kedudukan 2024-2029 di DPRD Jawa Tengah”,katanya.

Dalam aktivitas ini Legislator DPRD Jateng Daerah Pemilihan 7 tersebut menghadirkan dua sanggar tari ialah Sanggar Tari Sri Rama dari Prambanan yangg membawakan tarian ronggeng parung dan tari ganong yangg di persembahkan sanggar tari sekar langit dari Kecamatan Gantiwarno.

Dijelaskan dalam menjalankan tugas sebagai legislator di Komisi C, dengan berbekal pengalaman dalam perihal pengelolaan finansial dan anggaran berbareng para personil lainnya di Komisi C melakukan upaya meningkatkan pendapatan original wilayah di Jawa Tengah baik dari sektor pajak wilayah dan restribusi maupun non pajak.

“Tidak bisa dipungkiri untuk pajak restribusi ini mengalami penurunan  seperti wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) ini kesadarannya masuh kurang sehingga perlu strategi untuk meningkatkan kesadaran mereka bayar PKB, kita bakal lakukan pemetaan dan pembaruan dengan adanya program pemaafan pajak”,jelasnya.

Anton yangg pernah menjadi konsultan world bank ini mengungkapkan, Komisi C DPRD Jawa Tengah juga melakukan upaya peningkatan pendapatan dari sektor pengelolaan badan upaya seperti BUMD, BULD. Upaya peningkatan untung upaya juga bisa dilakukan dengan rekonsolidasi badan upaya menjadi perseroan terbatas (PT) sehingga pengelolaan upaya diberbagai bagian yangg dimilkii Pemprov dapat lebih dimaksimalkan.

“Harapannya dengan melakukan langkah tersebut setidaknya bakal men ingkatkan pendapatak wilayah dari sektor pajak maupun non pajak, hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah”,ungkapnya.

Seperti diketahui hingga pertengahan Desember 2024 mencapai Rp25,2 triliun 92,2% dari sasaran Rp27 triliun. Untuk shopping wilayah 86,31% alias terealisasi Rp24,6 triliun, Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah difokuskan pembelanjaan sektor-sektor prioritas. Antara lain pendidikan Rp8,829 triliun, kesehatan Rp3,739 triliun dan prasarana Rp5,815 triliun. (Nur)