Disebut Menkeu Simpan Uang Rp5,1T di Bank, Pemko Banjarbaru Buka Suara! - MuhammadiyahNews.com

Banjarbaru, mu4.co.id – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa sejumlah Pemerintah Daerah menyimpan banyak biaya pembangunan di bank, salah satunya Pemerintah Kota Banjarbaru, yangg diungkapkannya dalam rapat pengendalian inflasi 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Berdasarkan info yangg ditampilkan Menkeu Purbaya, Pemerintah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan itu disebut menjadi salah satu dari 15 Pemda yangg menyimpan banyak biaya pembangunan di bank sebesar Rp 5,1 triliun, alias berada di urutan ketiga setelah Pemprov DKI Jakarta di urutan pertama dengan Rp 14,6 triliun dan Pemprov Jawa Timur di ranking dua dengan Rp 6,8 triliun.

Selain itu, info tersebut juga memperlihatkan Pemkab Tanahbumbu mempunyai simpanan Rp 2,1 triliun dan berada di urutan 12 besar. Sementara di ranking 15 tampak Pemkab Balangan dengan simpanan Rp 1,8 triliun.

Menkeu pun mengingatkan pemda segera mempercepat shopping anggaran agar memberi faedah bagi masyarakat. “Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yangg produktif dan berfaedah langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Realisasi Belanja APBD Rendah, Menkeu Ungkap 15 Pemda dengan Simpanan Uang Paling Banyak di Bank!

Menanggapi perihal itu, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menegaskan bahwa info yangg disampaikan Menkeu kemungkinan besar tidak jeli dan telah dikonfirmasi melalui surat resmi kepada pemerintah pusat. Ia memastikan pihaknya telah melakukan tracking alias penelusuran langsung ke perbankan daerah, termasuk Bank Kalsel, untuk mengecek info tersebut.

“Yang jelas untuk saat ini Pemerintah Kota Banjarbaru setelah kita tracking, apakah betul biaya tersebut ada mengendap dan tersimpan di Bank Daerah ialah Bank Kalsel, kita rasa itu mungkin info yangg keliru ya,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Dalam surat bernomor 900.1/1473-SET/X/BPKAD/2025, Pemko Banjarbaru menyebut total kas wilayah hanya mencapai Rp791 miliar, tepatnya Rp791.252.333.243,26.

“Perbedaan nomor tersebut diduga berasal dari konsolidasi info perbankan yangg belum terverifikasi, sehingga tidak menggambarkan secara jeli posisi kas Pemerintah Kota Banjarbaru yangg sebenarnya,” demikian bunyi surat yangg ditandatangani Wali Kota Erna Lisa Halaby.

Baca juga: Aturan Baru! Pemko Banjarbaru Larang Pekerja-Pekerja Ini Beli Gas Melon. Siapa Saja?

Melalui surat itu, Pemko Banjarbaru juga meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memberikan penjelasan mengenai komponen simpanan biaya yangg dimaksud dalam rapat tersebut. Selain itu, Pemko berambisi dilakukan verifikasi ulang agar tidak menimbulkan persepsi keliru di publik tentang pengelolaan finansial daerah.

Menurutnya, langkah tersebut krusial agar info fiskal yangg beredar bisa menjadi dasar objektif bagi penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran berikutnya. Dengan penjelasan resmi ini, Pemko Banjarbaru berambisi info finansial wilayah bisa diverifikasi ulang agar tidak menimbulkan salah persepsi publik mengenai pengelolaan anggaran daerah.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarbaru, Sri Lailana mengatakan pihaknya sedang memverifikasi info Kemenkeu tersebut.

“Kami mengulik kebenaran yangg disampaikan oleh menteri. Kalau dari data-data yangg telah dikumpulkan kawan-kawan bagian pembendaharaan dan koordinasi dengan Bank Kalsel, sebenarnya untuk Pemko Banjarbaru, kita belum menemukan kas kita melampaui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Sri juga menyebut bahwa dalam rapat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat menyatakan tidak mungkin Pemko Banjarbaru mempunyai kas dengan nilai jauh di atas APBD. “APBD kita jauh di bawah Rp 5 triliun,” ujar Sri.

Oleh lantaran itu, dia membantah info Kemenkeu tersebut. “Sementara, dari info kami, kami menyatakan tidak benar,” sambungnya.
(banjarmasinpost.co.id)