Bawaslu RI Terima 129 Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa - MuhammadiyahNews.com

JAKARTA, PIJARNEWS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan bahwa selama tahapan pemilihan kepala wilayah (pilkada) hingga November 2024 telah menerima 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan bahwa pihaknya juga telah menemukan tujuh temuan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa selama tahapan Pilkada 2024 berjalan hingga November lalu. Selain itu, sebanyak 147 laporan telah diregistrasi oleh Bawaslu di seluruh tingkatan.

“Dari total 147 laporan yangg diregistrasi, 16 laporan masuk dalam kategori pidana, 103 laporan merupakan pelanggaran norma lainnya, dan 39 laporan bukan merupakan pelanggaran,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat berbareng Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa provinsi Banten menjadi wilayah dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.

“Catatan lima provinsi dengan sebaran pelanggaran aparatur kepala desa paling besar adalah Banten 20 laporan, Sulawesi Tenggara 16 laporan, Lampung 12 laporan, Jawa Timur 12 laporan, dan Jawa Barat 10 laporan,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa berasas hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan terdapat 878 perkara aparatur sipil negara (ASN) yangg menunjukkan ketidaknetralan, maupun ASN yangg menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon sebanyak 64 perkara.

“Kemudian, ASN ikut kampanye, sosialisasi alias perkenalan di 61 perkara. ASN mengampanyekan alias menyosialisasikan calon gubernur, bupati, wali kota di media sosial 27 perkara,” ujarnya sebagaimana dikutip Antara.

Sementara untuk dugaan politik duit di masa tenang, terdapat 59 peristiwa dugaan pembagian uang. “Sebanyak delapan peristiwa merupakan hasil temuan pengawasan Bawaslu, dan 51 peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada jejeran Bawaslu,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa terdapat tujuh peristiwa dugaan pelanggaran politik duit pada tahap pemungutan bunyi dengan rincian 1 peristiwa merupakan hasil pengawasan, dan 6 peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada jejeran Bawaslu.